Sumut Dapat Tambahan TKD 2026, Pemerintah Pusat Longgarkan Penyaluran Anggaran hingga Pinjaman PEN
Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution saat mengikuti rapat koordinasi. Foto: dokumen Dinas Kominfo Sumut
MEDAN, kaldera.id – Pemerintah Pusat memberikan sejumlah relaksasi fiskal kepada Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada 2026.
Selain penambahan Transfer ke Daerah (TKD), Sumut juga mendapat kemudahan penyaluran anggaran, fleksibilitas penggunaan dana penanganan bencana, hingga relaksasi pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kebijakan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Rabu (21/1/2026). Rakor diikuti Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah pusat mendorong agar tambahan anggaran dan berbagai kemudahan tersebut segera dimanfaatkan daerah untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
“Saya harap ini cepat disalurkan sehingga daerah-daerah terdampak bisa segera bergerak membantu pemulihan pascabencana,” ujar Tito.
Tito menjelaskan, penambahan TKD tahun anggaran 2026 merupakan usulan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution yang kemudian diperluas cakupannya.
Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor akhir November lalu, tetapi mencakup seluruh daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Tito, daerah yang terdampak bencana dapat memanfaatkan tambahan TKD untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara daerah yang tidak terdampak diarahkan menggunakan anggaran untuk mitigasi risiko dan pemulihan ekonomi.
“Misalnya Nias, meski tidak terdampak bencana, inflasi di sana cukup tinggi, sehingga anggaran bisa dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menyebutkan, hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan TKD sekitar Rp3,35 triliun kepada daerah terdampak bencana di Sumatera. Masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp8,2 triliun yang akan segera disalurkan.
“Alokasi awal sebesar Rp6,5 triliun, kemudian ada tambahan sekitar Rp5 triliun yang dialokasikan tahun ini. Kami berharap pemerintah daerah segera menyiapkan rencana kegiatan agar pemulihan bisa cepat dirasakan masyarakat,” kata Askolani.
Rakor tersebut juga diikuti Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos Robeen Rico, Deputi IV BNPB Jarwansyah, pejabat eselon I Kemendagri, serta para gubernur dan kepala daerah dari wilayah Sumatera terdampak bencana. (Reza)
Pos Terkait
