Bupati Langkat, Syah Afandin, mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga desa dalam menjaga stabilitas pembangunan desa serta ketahanan pangan.LANGKAT, kaldera.id – Bupati Langkat, Syah Afandin, mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga desa dalam menjaga stabilitas pembangunan desa serta ketahanan pangan.
Hal tersebut disampaikan Syah Afandin saat mengikuti Zoom Meeting Apresiasi yang digelar Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Sumatera Utara bertema “Sinergi Jaga Desa dan Jaga Dapur MBG” di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Senin (4/5/2026).
“Kita harus memastikan desa tetap aman, maju, dan masyarakatnya sejahtera. Program ‘Jaga Desa dan Jaga Dapur’ harus menjadi komitmen bersama,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti berbagai unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perwakilan lembaga desa dari seluruh Sumatera Utara, baik secara langsung maupun virtual.
Syah Afandin menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam pengawasan penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Asisten Intelijen, Irfan Wibowo, menekankan pentingnya pendampingan serta pengawasan dalam pengelolaan dana desa guna mencegah potensi pelanggaran hukum.
Hal senada disampaikan perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, H. Palindungan Pane, yang menyatakan dukungan terhadap penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, menambahkan organisasinya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat fungsi pengawasan serta meningkatkan kapasitas anggota BPD di seluruh Indonesia.
Sebagai narasumber, Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Subeno, juga menegaskan pentingnya langkah pencegahan dalam pengelolaan dana desa melalui pengawasan yang efektif dan kolaboratif.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga desa guna mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Reza)
Pos Terkait
