Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menerima pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan daerah lain yang terdampak banjir dan longsor pada 2025.
JAKARTA, kaldera.id – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menerima pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan daerah lain yang terdampak banjir dan longsor pada 2025. Besarnya pengembalian itu disebut sejalan dengan nilai pemotongan anggaran yang sebelumnya diterapkan pemerintah pusat.
Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Tito Karnavian, mengatakan Sumut sebelumnya mengalami pemotongan TKD paling besar, yakni mencapai Rp6 triliun. Karena itu, nilai pengembalian dana yang diterima Sumut juga menjadi yang terbesar.
“Anggaran yang dipotong dikembalikan lagi. Sumut yang paling besar dipotongnya pada saat itu, makanya saat pengembalian Sumut yang paling besar,” ujar Tito usai rapat bersama kepala daerah terdampak bencana di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
Tito menjelaskan, selain Sumut, dua provinsi lain juga menerima pengembalian TKD, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Aceh sebelumnya mengalami pemotongan sekitar Rp1,6 triliun, sementara Sumatera Barat sebesar Rp2,6 triliun.
Di sisi lain, Tito juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sumut yang mengalokasikan dana hibah terbesar bagi daerah terdampak bencana.
Menurutnya, Sumut menghibahkan sekitar Rp260 miliar kepada pemerintah daerah yang mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir dan longsor.
“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar ke pemda yang daerahnya sangat terdampak,” katanya.
Selain membahas anggaran, rapat tersebut juga membahas percepatan rehabilitasi infrastruktur pendidikan dan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.
Tito menyebut sebanyak 3.084 sekolah yang rusak akibat bencana akan segera direhabilitasi melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Yang belum masuk tahap pertama bukan berarti didiamkan, nanti akan ada PKS berikutnya,” ujarnya.
Sementara untuk pembangunan huntap, BNPB disebut telah mulai membangun rumah bagi warga yang lahannya sudah tersedia. Sedangkan huntap komunal masih menunggu kesiapan lahan yang aman dari potensi bencana.
“Untuk huntap komunal masih ada beberapa daerah yang proses lahannya berjalan karena harus dipastikan aman dari bencana,” terang Tito.
Rapat itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Koordinator PMK Pratikno, serta jajaran kementerian terkait lainnya. (Reza)
Pos Terkait
