Ilustrasi
MEDAN, kaldera.id – Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Medan mendesak Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera melelang aset yang sudah tidak produktif dan tidak dapat digunakan lagi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban pemeliharaan sekaligus menata aset daerah secara lebih efektif.
Anggota Pansus Aset DPRD Medan, Saipul Bahri, mengatakan hasil peninjauan pansus menemukan sejumlah aset milik organisasi perangkat daerah (OPD) yang kondisinya rusak berat dan hanya menjadi barang rongsokan.
“Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan agar segera dilelang karena hanya menjadi beban Pemko Medan,” kata Saipul Bahri, Jumat (5/6/2026).
Menurut politisi Partai NasDem itu, BPKAD perlu segera melakukan pendataan dan inventarisasi menyeluruh untuk menentukan aset mana yang masih dapat dimanfaatkan, dihapus, atau dilelang sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari hasil temuan pansus, aset tidak produktif tersebut ditemukan di sejumlah OPD, antara lain Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Bagian Umum Setda Kota Medan.
“Banyak aset yang sudah menjadi barang rongsokan dan sangat pantas untuk dilelang,” ujarnya.
Saipul juga meminta BPKAD segera berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna memastikan seluruh proses penghapusan maupun pelelangan aset berjalan sesuai regulasi.
“Segera berkonsultasi terkait regulasi yang akan ditempuh. Barang mana yang bisa dilelang dan dihapus,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Kota Medan, Sulu Aulia Harahap, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan inventarisasi aset di seluruh OPD sebagai tindak lanjut rekomendasi Pansus Aset DPRD Medan.
Menurut Sulu, proses pendataan terus berjalan sebelum daftar aset yang memenuhi syarat diajukan ke KPKNL untuk proses selanjutnya.
“Hasil temuan dan saran Pansus Aset segera kita sahuti. Progresnya sedang berjalan saat ini,” ujar Sulu.
Pansus Aset DPRD Medan berharap penataan aset daerah dapat dilakukan lebih optimal sehingga aset yang sudah tidak memiliki nilai guna tidak lagi menjadi beban anggaran pemerintah daerah. (Reza)
