APEKSI Kirim 10 Rekomendasi ke Presiden, Soroti Fiskal Daerah hingga Sampah
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas
MEDAN, kaldera.id – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akan menyampaikan 10 rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI Tahun 2026 di Kota Medan.
Rekomendasi tersebut mencakup berbagai isu penting yang dihadapi pemerintah kota, mulai dari penguatan kapasitas fiskal daerah, pembangunan infrastruktur, transformasi digital, pengelolaan lingkungan, hingga penguatan ekonomi lokal dan pembangunan kota berkelanjutan.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan rekomendasi tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden dan sejumlah kementerian terkait sebagai bentuk dukungan pemerintah kota terhadap Program Strategis Nasional (PSN).
“APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden. Melalui rekomendasi ini kami juga menyampaikan kondisi riil dan tantangan yang dihadapi pemerintah kota agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif,” ujar Eri dalam konferensi pers usai penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Grand City Hall Medan, Kamis (2/7/2026).
Didampingi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan jajaran pengurus APEKSI, Eri menjelaskan salah satu rekomendasi utama adalah penguatan kapasitas fiskal daerah melalui reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
APEKSI meminta adanya kejelasan pemanfaatan dana transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta perluasan ruang fiskal agar pemerintah kota lebih leluasa menjalankan program pembangunan.
Selain itu, APEKSI juga menyoroti persoalan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Eri, jika seluruh beban gaji PPPK ditanggung APBD, maka belanja pegawai di sejumlah daerah berpotensi melampaui batas ideal sehingga mengurangi kemampuan daerah membiayai pembangunan.
“Kami mengusulkan agar kompensasi gaji PPPK mendapat dukungan dari APBN sehingga ruang fiskal daerah tetap terjaga,” katanya.
Dalam sektor infrastruktur, APEKSI mendorong percepatan pembangunan konektivitas antarwilayah guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah kota juga meminta pembangunan infrastruktur dasar diprioritaskan pada wilayah yang masih membutuhkan akses dan konektivitas.
APEKSI turut mengusulkan percepatan transformasi tata kelola pemerintahan melalui integrasi data perlindungan sosial serta sinkronisasi sistem perizinan nasional dengan tata ruang daerah agar investasi dapat berjalan lebih efektif.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian dalam rekomendasi tersebut. Eri menyebut pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar bagi banyak kota di Indonesia.
Karena itu, APEKSI mendukung pengembangan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy serta berbagai inovasi pengelolaan limbah yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
Di bidang ekonomi, APEKSI mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis lebih banyak melibatkan pelaku UMKM lokal dan kantin sekolah. Langkah itu dinilai dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
Selain itu, rekomendasi lainnya mencakup penyesuaian kebijakan tata ruang perkotaan, penguatan kerja sama antardaerah, pendampingan hukum bagi pemerintah kota, serta pelibatan generasi muda melalui program Youth City Changers (YCC).
Menurut Eri, berbagai gagasan yang lahir dari generasi muda perlu menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah di masa depan.
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan.
Rico berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kota-kota di Indonesia.
“Semoga setiap kota membawa pulang pengalaman, inovasi, dan inspirasi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing. Dengan kolaborasi yang kuat antarkota, kita dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat,” ujar Rico. (Reza)
Pos Terkait
