MEDAN, kaldera.id – Wakil Ketua Komsisi IV DPRD Medan, Rudiawan Sitorus menilai Dinas PU Kota Medan bersama OPD terkait lainnya diduga kurang serius menyelesaikan persoalan banjir di Kota Medan.
Hal ini dibuktikan masih banyak kawasan di Kota Medan terendam banjir ketika hujan deras turun. Salah satunya di kawasan Kecamatan Medan Petisah.
“Pagi ini saya menerima laporan dari warga di Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, di Sei Batang Hari yang mengalami kebanjiran akibat drainase tak berfungsi. Banjir di kawasan tersebut sudah selutut orang dewasa. Ini harus menjadi perhatian serius aparat Pemko Medan,” katanya kepada wartawan di Medan, Kamis (18/08/2022).
Politisi PKS Kota Medan ini mengatakan, banjir yang menimpa kawasan rumah warga diakibatkan hujan yang mengguyur Medan dari malam hingga pagi. “Dari tadi malam hujan sampai dengan pagi ini. Drainase juga banyak yang tidak beres yang menyebabkan air tidak mengalir,” katanya.
Pemko Medan kurang serius dalam membenahi permaalahan infrastruktur
Masih terjadinya banjir di Kota Medan saat ini dinilai sebagai sikap kurang serius Pemko Medan dalam membenahi permaalahan infrastruktur terutama drainase. “Kita menyetujui anggaran besar untuk menyelesaikan persoalan banjir dan infrstruktur. Alokasi anggaran yang besar tidak bisa dinilai sebagai satu keseriusan kalau implementasi di lapangan juga tidak beres, banjir ini buktinya,” kata Rudiawan.
Anggaran infrastruktur yang saat ini menyentuh angka Rp1 triliun akan sia-sia jika pengelolaan anggaran dan impementasi di lapangan juga tidak beres. “Harapan warga sangat besar ke Pemko Medan saat ini dengan program Medan TAJIR (Tanpa Banjir-red). Ketika anggaran besar sudah disiapkan namun kenyataannya tetap saja banjir, kita patut mengevaluasi, ada apa ?,” tanya Rudiawan.
Dengan anggaran besar, harusnya Pemko Medan membuat pemetaan yang jelas kawasan mana yang prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu. “Kawasan kawasan rawan banjir perlu menjadi perhatian, dengan anggaran besar yang ada harusnya mampu menyelesaikan persoalan. Saya melihat ada kebijakan-kebijakan yang kurang pas yang dilakukan Dinas terkait di lapangan,” katanya.
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Medan ini juga menyarankan Walikota Medan untuk melihat permasalahan ini secara menyeluruh. “Visi dan misi Walikota Medan sudah sangat baik, ditopang dengan anggaran yang memadai. Tetapi jika implementasi visi misi di lapangan dilakukan oleh orang yang tidak cakap, kita mengkhawatirkan persoalan ini akan menjadi bumerang ke Walikota Medan,” katanya.(Reza)
