Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap
MEDAN, kaldera.id– Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama pimpinan DPRD Kota Medan menyepakati 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Medan Tahun 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (9/11/2026).
Penandatanganan dilakukan Rico Waas bersama Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Wakil Ketua Sri Rezeki, dan Wakil Ketua Zulkarnaen. Turut menyaksikan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, anggota DPRD, serta pimpinan perangkat daerah Pemko Medan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan diawali penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Medan oleh Ketua Bapemperda Afif Abdillah.
Dalam laporannya, Afif menjelaskan, 10 Ranperda yang masuk Propemperda 2027 terdiri dari tiga Ranperda kumulatif terbuka, tiga Ranperda usulan Pemerintah Kota Medan, dan empat Ranperda inisiatif DPRD Medan.
Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan, penyusunan Propemperda memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah.
Menurutnya, pembentukan peraturan daerah harus melalui metode yang baku dan pasti serta mengikuti tahapan yang tertib dan sistematis, mulai dari perencanaan hingga pengesahan.
Rico berharap seluruh Ranperda yang telah disepakati masuk dalam Propemperda 2027 dapat dibahas secara optimal dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Semoga Propemperda Tahun 2027 yang telah ditetapkan dapat dibahas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat membentuk atau melahirkan suatu peraturan daerah yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kepastian hukum serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat bagi kita semua,” jelas Rico.
Kesepakatan tersebut menjadi tahapan awal pembentukan regulasi daerah yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Medan. (Reza)
Pos Terkait
