Ilustrasi
MEDAN, kaldera.id – Kasus dugaan penyalahgunaan aset dan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan wahana berkuda di Taman Cadika Medan berujung pada sanksi disiplin berat terhadap dua pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Kedua pejabat tersebut yakni Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Medan, Tengku Chairuniza atau yang akrab disapa Yudi, dan Kiky Zulfikar yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Medan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, membenarkan keduanya dijatuhi sanksi penurunan jabatan atau demosi setelah menjalani pemeriksaan Inspektorat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya dinyatakan melakukan pelanggaran berat terkait pengelolaan aset Pemko Medan di Taman Cadika.
“Dengan downgrade ini, Tengku Chairuniza bukan lagi Kadispora Kota Medan. Jabatan definitifnya sekarang Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan sekaligus Plt Kadis,” kata Erfin, Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, Kiky Zulfikar yang sebelumnya menduduki jabatan kepala bidang di BPBD Medan kini ditempatkan sebagai kepala seksi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Medan.
Erfin menegaskan, pemberian sanksi tersebut merupakan bentuk ketegasan Pemko Medan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melanggar aturan.
Menurutnya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sejak awal telah memberikan perhatian terhadap persoalan penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar di lingkungan pemerintahan.
Dia juga mengingatkan seluruh ASN agar menjalankan tugas sesuai ketentuan dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Kasus ini bermula dari mencuatnya dugaan pungutan liar dalam pengelolaan wahana berkuda, skuter, dan kendaraan segala medan (ATV) di Taman Cadika pada Januari 2026.
Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap melakukan inspeksi mendadak dan menemukan aktivitas usaha yang memanfaatkan fasilitas milik pemerintah.
Inspektorat kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak untuk menelusuri pengelolaan wahana serta mekanisme pemanfaatan aset daerah tersebut.
Sebelumnya, persoalan ini juga mencuat setelah adanya informasi dugaan transfer uang Rp2,1 juta dari pengelola wahana ke rekening seorang staf Dispora Medan. Saat itu, Tengku Chairuniza menyatakan uang tersebut bukan retribusi karena belum ada peraturan daerah yang mengatur pungutan wahana berkuda dan skuter.
Pemko Medan kemudian menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pemeriksaan internal hingga berujung pada penjatuhan sanksi disiplin terhadap kedua pejabat. (Reza)
Pos Terkait
