Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Pemerintah Pusat menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi pada penghujung 2026.
MEDAN, kaldera.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Pemerintah Pusat menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi pada penghujung 2026. Langkah ini menjadi salah satu opsi untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah yang berpotensi dilanda banjir dan longsor.
Kesiapsiagaan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Wilayah Sumatera Utara di Lanud Soewondo, Jalan Imam Bonjol, Medan Polonia, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan, Pemerintah Pusat siap mengakomodasi permintaan pemerintah daerah untuk melaksanakan OMC sebagai langkah mengurangi intensitas hujan di wilayah rawan bencana.
“Gubernur Provinsi Aceh sudah mengirim surat kepada kami untuk meminta operasi modifikasi cuaca dalam rangka mengurangi jumlah intensitas hujan di wilayah Aceh. Kemudian juga sudah kami tawarkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mengerjakan hal yang sama,” kata Kristomei.
Ia menjelaskan, OMC bukan untuk menghilangkan hujan sepenuhnya, melainkan mengendalikan dan mengurangi intensitas curah hujan di wilayah tertentu guna menekan risiko banjir.
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan seluruh pemerintah kabupaten/kota telah diinstruksikan menyampaikan informasi peringatan cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara masif dan transparan kepada masyarakat.
Bobby juga meminta daerah memastikan kesiapan titik-titik evakuasi apabila terjadi luapan air maupun longsor.
“Tadi sudah ada titik-titik kumpul bila terjadi luapan air atau longsor. Pak Menko menyampaikan arahan agar setiap daerah yang berpotensi hujan dengan intensitas tinggi agar benar-benar menginformasikan sampai ke masyarakat untuk bisa waspada,” ujarnya.
Menko PMK Sugiono mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan mengevaluasi penanganan bencana sekaligus menyamakan langkah antisipasi setelah Siklon Senyar berdampak pada sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara.
Koordinasi juga melibatkan pemerintah daerah yang sebelumnya terdampak bencana sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun.
“Kita koordinasi sama pemerintah daerah, Pemprov Sumut, dan beberapa kabupaten/kota yang kemarin pada saat siklon Senyar terdampak, juga Pemprov Aceh. Ini menjadi pegangan dalam rangka merencanakan upaya antisipasi dan mitigasi dampak bencana hidrometeorologi di ujung tahun ini,” kata Sugiono.
Selain menyiapkan langkah pengendalian hujan, pemerintah juga memprioritaskan percepatan normalisasi aliran sungai. Sugiono menyebut tingginya sedimentasi akibat banjir bandang sebelumnya perlu segera ditangani untuk mengurangi risiko luapan air.
Ia menambahkan, Presiden RI memberikan perhatian khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perhatian tersebut ditunjukkan melalui beberapa kali rapat terbatas dalam dua pekan terakhir.
BNPB juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pemerintah pusat dan daerah, pemutakhiran kajian risiko bencana, serta pelibatan akademisi dan ahli kebencanaan. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat mitigasi jangka panjang, termasuk penanganan pendangkalan sungai dan pengurangan risiko bencana hidrometeorologi. (Reza)