JAKARTA, kaldera.id- Pemerintah akan membuka keran impor beras dalam waktu dekat guna mengamankan kebutuhan masyarakat jelang Ramadan. Namun, belum diketahui berapa banyak volume impor tersebut yang akan dibuka.
Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman Edi Prio Pambudi mengatakan rencana impor beras diambil pemerintah karena melihat pola peningkatan kebutuhan beras setiap jelang Ramadan. Impor juga untuk meredam peningkatan inflasi mengingat kebutuhan beras akan tinggi jelang hari besar keagamaan.
“Impor beras tentu, kemudian gula, kedelai, dan lainnya,” ungkap Edi, Rabu (11/3/2020). Kendati begitu, Edi belum bisa buka suara terkait volume impor beras. Menurutnya, impor masih terus dikaji oleh pemerintah sembari menunggu perhitungan keseimbangan pasokan dan kebutuhan oleh Perum Bulog.
“Detailnya di Bulog yang paham. Yang jelas, kami tidak coba untuk membatasi berapa, yang penting kalau kebutuhannya segitu, akan dipermudah,” katanya.
Di sisi lain, Edi mengatakan keputusan impor perlu dilakukan guna menjaga ketersediaan pasokan dalam jangka panjang. Sebab, saat ini saja aktivitas impor sedang terkendala oleh virus corona. Pemerintah tidak ingin masalah tersebut memberikan masalah bagi penyediaan pangan di masa yang akan datang.
“Kami berhadapan dengan situasi spesial, bukan umum, jangan sampai terdampak krisis,” tuturnya. Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Bulog Bachtiar mengatakan pasokan beras di perusahaan pelat merah masih sekitar 1,6 juta ton. Kendati begitu, Bulog terus membuka potensi serapan beras dari petani lokal.
“Makanya kami membangun silo-silo, setiap silo kapasitasnya 2.000 ton, jadi tiga tabung 6.000 ton. Kami akan serap di daerah produsen, di Jawa Tengah, Jawa Barat kalau ada,” kata Bachtiar.
Sebelumnya, pemerintah juga sudah memastikan keputusan impor gula kristal mentah sebanyak 438,8 ribu ton. Langkah ini juga dalam rangka mengamankan kebutuhan jelang Ramadan. Selain itu, guna meredam tingginya harga gula di masyarakat. Saat ini, harga gula mencapai kisaran Rp18 ribu per kilogram (kg) di masyarakat. (cnn/finta rahyuni)
