MEDAN, kaldera.id – Penggiat lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Medan-Sumatera Utara yang peduli Lapangan Merdeka menyurati Komisi IV DPRD Medan untuk permohonan koalisi tentang pelaksanaan revitalisasi Lapangan Merdeka.
Mereka menilai revitalisasi yang sedang berlangsung tersebut cacat proses. Sebab, selain dilakukan tanpa pedoman rencana induk manajemen konservasi dan adanya lebih dahulu kajian historic impact assesment.
Menurut Kordinator Koalisi, Miduk Hutabarat kepada wartawan, surat pernyataan sikap mereka telah disampaikan ke Komisi IV DPRD Medan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang komisi, September lalu. Saat ini pihaknya masih menunggu RDP lanjutan sekaligus tanggapan soal isi tuntutan mereka.
Miduk juga menjelaskan, dalam isi pernyataan sikap koalisi disebutkan, seiring Lapangan Merdeka telah ditetapkan sebagai cagar budaya, maka dimohon kepada Walikota Medan agar mendaftarkan (register) kepada pemerintah pusat Cq Presiden.
“Walikota Medan dan Gubernur Sumatera Utara diminta juga agar mengusulkan kepada pemerintah pusat sehingga LM ditetapkan menjadi situs Proklamasi,” jelasnya, Kamis (6/10/2022).
Sehubungan dengan itu, Koalisi juga minta supaya luas tanah LM dikembalikan ke luas semula yakni, lebar 175 meter dan panjang 275 meter menjadi satu sertifikat yang saat ini ada 2 sertifikat.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik ketika dikonfirmasi Kamis (6/10/ 2022) mengaku telah menerima surat dari koalisi peduli Lapangan Merdeka. Pihaknya akan melakukan RDP lanjutan dan hasilnya akan dijadikan notulen.
Pihaknya selaku lembaga dewan di komisi hanya bisa membuat suatu notulen dan diteruskan kepada pimpinan dewan yang nantinya menjadi sebuah rekomendasi. “Nanti akan kita agendakan lagi RDP lanjutan, ” sebut Haris Kelana Damanik yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan itu. (reza)
