Kolaborasi BUMD Gagasan Gubernur Bobby Dinilai Cemerlang, Ketua LPM Sumut: Bupati dan Walikota Harus Sambut Positif
Rolel Harahap
MEDAN, kaldera.id – Gagasan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan.
Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sumatera Utara, Rolel Harahap, menyebut inisiatif tersebut sebagai ide cemerlang yang layak didukung oleh para bupati dan wali kota.
“Ini positif,” ujar Rolel usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, pada Senin, 5 Mei 2025.
Dalam arahannya saat membuka Musrenbang tersebut, Gubernur Bobby Nasution mencontohkan bahwa kerja sama antara Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat dapat diwujudkan melalui pendirian BUMD yang bergerak di sektor perminyakan.
Sementara itu, Pemprov bersama Pemkab Mandailing Natal dapat membentuk BUMD di sektor pertambangan emas. Di sektor layanan air bersih, Bobby juga mengusulkan agar PDAM kabupaten/kota dapat bergabung dengan PDAM Tirtanadi milik Pemprov, sehingga terbentuk BUMD yang lebih besar dan kuat, seperti halnya Bank Sumut yang sahamnya dimiliki bersama oleh Pemprov dan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara, dan telah berkontribusi dalam bentuk dividen bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun.
Menanggapi hal tersebut, Rolel menyatakan bahwa kolaborasi tersebut membuka peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan potensi masing-masing secara sinergis.
“Pak Gubernur sudah membuka jalan kolaborasi, silakan para bupati dan walikota manfaatkan peluang sesuai potensi daerah masing-masing. Dulu saat Inalum akan diambil alih menjadi BUMN pada 2013, sempat muncul gagasan agar Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota penerima annual fee dari PT Inalum mendirikan BUMD bersama untuk ikut memiliki saham Inalum. Pak Luhut Panjaitan yang saat itu masih pengusaha dan Pak Airlangga Hartarto selaku Ketua Komisi di DPR RI terlibat dalam pembicaraan itu. Dengan kepiawaian Pak Gubernur saat ini dalam bernegosiasi dengan pemerintah pusat, saya kira gagasan itu bisa kembali dibicarakan dan diwujudkan,” ungkap Rolel yang saat itu menjabat sebagai Wakil Walikota Tanjungbalai, salah satu daerah penerima annual fee.
Rolel juga menilai bahwa daerah seperti Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, dan Kota Tanjungbalai dapat memanfaatkan potensi PT Inalum dengan membentuk BUMD bersama di sektor hilirisasi produk. Menurutnya, daerah lain pun dapat menjajaki peluang serupa berdasarkan potensi ekonomi dan sumber daya yang mereka miliki.
“Tentu daerah lain bisa menjajaki di bidang sesuai potensi daerahnya,” ujar Rolel yang juga pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Sumut periode 2005–2008.
Dalam pembukaan Musrenbang tersebut, Gubernur Bobby juga menyampaikan target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2025–2029.
Target tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi dari 5,03% menjadi 7,6%, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari Rp73,57 juta menjadi Rp115,3 juta, serta kontribusi PDRB provinsi terhadap nasional dari 5,21% menjadi 5,30%.
Target lainnya adalah penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60% menjadi 4,74–5,20%, penurunan angka kemiskinan dari 7,19% menjadi 2,82–3,82%, peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 menjadi 0,59, serta penurunan indeks gini dari 0,306 menjadi 0,287–0,291.
Gubernur juga menargetkan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 menjadi 77,87 poin serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari 1% menjadi 18,52%.
Acara Musrenbang tersebut turut dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fattoni, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, Ketua DPRD, para rektor, pimpinan asosiasi, serta perwakilan organisasi masyarakat dan LSM. (Reza)
Pos Terkait
