Pansus PAD Semprot Pemko Medan: Sampah Berserak, Warga Malas Bayar Retribusi
El Barino Shah
MEDAN, kaldera.id – Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Medan mendesak Pemko Medan membenahi total pelayanan kebersihan di Kota Medan. Buruknya pengelolaan sampah dinilai menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat membayar retribusi sampah.
Ketua Pansus PAD DPRD Medan, El Barino Shah, menilai persoalan sampah di Medan masih menjadi keluhan klasik warga. Mulai dari minimnya tempat pembuangan sementara (TPS), keterlambatan pengangkutan sampah, hingga tumpukan sampah di lingkungan permukiman.
“Bagaimana masyarakat mau tertib bayar retribusi kalau pelayanan kebersihannya masih amburadul. Banyak warga mengeluh sampah lambat diangkut dan fasilitas kebersihan juga minim,” kata El Barino Shah, Kamis (21/5/2026).
Politisi Golkar itu meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), camat, lurah hingga kepala lingkungan tidak hanya fokus mengejar retribusi, tetapi juga memastikan pelayanan kebersihan berjalan maksimal di lapangan.
Menurutnya, jika pelayanan kebersihan membaik, masyarakat dengan sendirinya akan bersedia menjadi wajib retribusi sampah (WRS).
“Prioritaskan dulu pelayanan. Pastikan pengangkutan sampah tepat waktu, TPS tersedia, lingkungan bersih. Kalau pelayanan bagus, masyarakat pasti mau bayar,” ujarnya.
El Barino juga menyoroti masih banyaknya praktik pembayaran uang sampah tanpa kwitansi resmi. Kondisi itu dinilai rawan kebocoran PAD karena tidak tercatat sebagai wajib retribusi resmi.
“Banyak warga rutin bayar uang sampah tapi tidak terdaftar sebagai WRS. Ini yang harus dibenahi supaya PAD dari retribusi sampah bisa maksimal,” katanya.
Ia meminta lurah dan kepala lingkungan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar masuk dalam data wajib retribusi sampah resmi.
Dalam waktu dekat, Pansus PAD DPRD Medan juga akan memanggil DLH serta seluruh camat se-Kota Medan untuk membahas pengelolaan sampah dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor retribusi kebersihan.
“Kita ingin pengelolaan kebersihan lebih maksimal, penambahan jumlah WRS berjalan baik dan kebocoran retribusi bisa diminimalisir,” pungkasnya. (Reza)
Pos Terkait
