Komisi 1 Ssbut Pelantikan 69 Pejabat Jangan Sekadar Bagi – bagi Jabatan
Syaiful Ramadhan
MEDAN, kaldera.id – Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, mengingatkan Wali Kota Medan agar pelantikan 69 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak sekadar menjadi ajang pembagian jabatan. Ia menegaskan mutasi dan promosi jabatan harus berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan serta pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan politisi PKS itu menyikapi pelantikan puluhan pejabat yang baru dilakukan Pemko Medan. Menurutnya, pejabat yang mendapat amanah harus memiliki kompetensi, memahami tugas pokok dan fungsi, serta menguasai wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
“Pelantikan jabatan jangan sekadar menjadi agenda seremonial atau bagi-bagi jabatan. Pastikan pejabat yang diberikan amanah benar-benar mengerti tugasnya, memahami wilayah kerjanya, dan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Medan,” kata Syaiful Ramadhan, Jumat (19/6/2026).
Syaiful menilai masyarakat hingga kini belum melihat perubahan yang signifikan, baik dalam pembangunan fisik maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Medan. Ia menyebut sejumlah persoalan mendasar masih menjadi keluhan warga.
Menurutnya, genangan air masih kerap terjadi di sejumlah titik saat hujan turun. Selain itu, tingginya angka kriminalitas, persoalan parkir yang belum tertata, pelayanan publik yang belum optimal, hingga layanan kesehatan di sejumlah puskesmas masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemko Medan. Genangan air masih terjadi di berbagai titik, kriminalitas masih menjadi kekhawatiran masyarakat, parkir masih carut-marut, dan pelayanan kesehatan di puskesmas juga perlu banyak pembenahan,” ujarnya.
Karena itu, mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan tersebut berharap pejabat yang baru dilantik mampu menunjukkan kinerja nyata dan tidak hanya berfokus pada jabatan yang diemban.
“Pastikan pejabat yang dilantik mampu bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada warga. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain menyoroti pelantikan pejabat, Syaiful juga menyinggung Catatan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2025 yang mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp500 miliar.
Menurutnya, besarnya SiLPA tersebut menjadi indikator bahwa pelaksanaan program pembangunan dan penyerapan anggaran belum berjalan maksimal. Kondisi itu dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar kinerja pemerintahan lebih efektif ke depan.
“Dengan SiLPA yang mencapai kurang lebih Rp500 miliar, menurut hemat kami hal itu menunjukkan masih banyak program yang belum terlaksana secara optimal. Ini menjadi evaluasi penting agar kinerja Pemko Medan ke depan tidak berjalan di tempat,” katanya.
Syaiful berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat membantu Wali Kota Medan menyelesaikan berbagai persoalan kota dengan target kerja yang jelas dan terukur.
“Kami berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan baik, memiliki target yang jelas, dan mampu membantu Wali Kota Medan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kota. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi perubahan nyata yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. (Reza)
Pos Terkait
