Bapenda Medan Gandeng Kanwil Kemenkum Sumut Perkuat Dasar Hukum Kebijakan Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan menjalin sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kanwil Kemenkum Sumut) guna memperkuat tata kelola perpajakan daerah dan memastikan setiap kebijakan yang dijalankan memiliki dasar hukum yang kuat.
MEDAN, kaldera.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan menjalin sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kanwil Kemenkum Sumut) guna memperkuat tata kelola perpajakan daerah dan memastikan setiap kebijakan yang dijalankan memiliki dasar hukum yang kuat.
Langkah tersebut ditandai dengan kunjungan Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, bersama jajaran kepala bidang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara di Medan. Rombongan diterima langsung Kepala Kanwil Kemenkum Sumut, Ignatius Mangantar Tua Silalahi.
Dalam pertemuan itu, Agha memaparkan berbagai program dan inovasi yang telah maupun sedang dikembangkan Bapenda Kota Medan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Menurutnya, seluruh inovasi yang dijalankan harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar memiliki kepastian hukum dalam implementasinya.
“Kami ingin memastikan seluruh terobosan dan inovasi pelayanan perpajakan daerah memiliki payung hukum yang kuat, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum sehingga dapat mendukung peningkatan PAD Kota Medan,” kata Agha.
Ia berharap Kanwil Kemenkum Sumut dapat memberikan masukan dan pendampingan dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan berbagai kebijakan dan inovasi yang dijalankan Bapenda.
Dengan dukungan tersebut, lanjutnya, setiap program yang dilaksanakan tidak hanya efektif meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sumut, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, mengapresiasi langkah Bapenda Kota Medan yang aktif membangun koordinasi dalam penguatan aspek hukum kebijakan perpajakan daerah.
Menurut Ignatius, berbagai inovasi yang telah dijalankan Bapenda menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan agar upaya pembenahan dan inovasi terus dilakukan seiring perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat.
“Program dan inovasi yang dijalankan sudah berada pada arah yang tepat. Namun, jangan cepat berpuas diri dan terus lakukan penyempurnaan,” ujarnya.
Ignatius juga mendorong Bapenda Kota Medan untuk terus menghadirkan inovasi yang adaptif dan responsif guna mendukung pelayanan perpajakan daerah yang lebih baik di masa mendatang. (Reza)
Pos Terkait
