Percepat Penanganan Infrastruktur di Medan, Pemko Kolaborasi Dengan Kementrian PUPR

Pemko Medan bersama Pemprov Sumut serta Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkolaborasi untuk mempercepat penanganan infrastruktur di Kota Medan.
Pemko Medan bersama Pemprov Sumut serta Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkolaborasi untuk mempercepat penanganan infrastruktur di Kota Medan.

MEDAN, kaldera.id- Pemko Medan bersama Pemprov Sumut serta Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkolaborasi untuk mempercepat penanganan infrastruktur di Kota Medan.

Kolaborasi ditandai dengan pertemuan kedua pihak tersebut di Restoran Heritage Grand City Hall, Kamis (27/5/2021).

Dalam pertemuan itu, Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution mengungkapkan, Dirinya ingin lima program prioritas yang telah ditetapkan dapat segera terwujud. Selain penanganan Covid-19, empat program prioritas lainnya berkaitan dengan infrastruktur yang tidak dapat dikerjakan sendiri oleh Pemko Medan.

Artinya Pemko Medan memerlukan kolaborasi dengan instansi lainnya seperti balai yang ada di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemprovsu dalam mengatasi permasalahan infrastruktur di Medan.

“Hingga saat ini masalah jalan berlubang masih menjadi keluhan masyarakat. Untuk menjawab keluhan tersebut, saya telah menginstruksikan kepada jajaran Dinas PU agar dapat menyelesaikan permasalahan jalan yang menjadi kewenangan Pemko Medan dapat selesai dalam kurun waktu paling lama dua tahun,” tegasnya.

Dalam pelaksanaanya, tidak hanya memperhatikan percepatan semata, tapi juga kualitasnya. Sedangkan untuk jalan yang menjadi kewenangan provinsi dan nasional, dia melalui OPD terkait akan berkolaborasi dengan pemprovsu dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk mengatasinya. Sehingga diharapkan dalam kurun waktu dua tahun juga jalan Provinsi dan nasional dapat diselesaikan.

“Saya ingin kita bersama-sama memperbaiki seluruh jalan yang ada di Kota Medan. Sebab, pasti akan berdampak kepada peningkatan ekonomi,” tambahnya.

Selain masalah jalan berlubang, yang turut menjadi keluhan masyarakat lainnya ialah masalah banjir. Masalah banjir ini sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut drainase saja tetapi juga masalah sungai yang melintasi Kota Medan yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II. Untuk itu Pemko Medan juga akan berkolaborasi dengan BWS Sumatera II mengatasi permasalahan banjir tersebut.

“Kami siap mendukung apapun yang dibutuhkan BWS untuk melakukan normalisasi sungai. Tujuanya agar banjir di kota Medan dapat segera teratasi,” katanya.

Program prioritas walikota

Kepala Dinas PKP&PR Kota Medan, Benny Iskandar dalam laporanya mengatakan, pertemuan ini berkaitan dengan program prioritas walikota. Dari lima program prioritas, empat diantaranya berkaitan dengan infrastruktur yang harus dikolaborasikan dan diskusi bersama dengan instansi terkait lainnya.

“Pertemuan ini mengingat banyaknya program Pemko Medan yang berkaitan dengan wewenang balai yang ada di kementerian dan juga pemprovsu kita berharap dengan adanya pertemuan ini penanganan infrastruktur di kota Medan dapat segera terwujud,” harap Benny.

Dari pertemuan ini nantinya Benny mengatakan masing-masing OPD akan melakukan koordinasi dengan balai-balai terkait dan pemprovsu untuk menentukan program prioritas yang akan segera di kerjakan terlebih dahulu.

“Ada 10 program yang sudah direncanakan dan akan dipilih program mana yang menjadi prioritas untuk dikerjakan terlebih dahulu,” pungkasnya. (reza)