JAKARTA, kaldera.id- Anggota Komisi IX DPR RI Gus Irawan Pasaribu menegaskan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 harus mampu menyentuh dan menjawab berbagai persoalan di masyarakat. Hal ini ditegaskan Gus Irawan Pasaribu usai rapat kerja Rapat Komisi XI bersama pemerintah untuk membahas Asumsi Dasar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam RAPBN Tahun 2023.
“Tema KEM-PPKF dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang menyelipkan frasa inklusif tentu mengandung makna dan harapan yang luar biasa agar kue pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok negeri. Bahkan hingga ke Sumut tempat kita berasal,“ kata Gus Irawan Pasaribu, Kamis (2/6/2022).
Pemerintah menetapkan tema KEM-PPKF RAPBN dan RKP tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Gus Irawan Pasaribu berharap tema ini ini nantinya menjawab persoalan yang dialami di daerah pemilihannya melalui program dan kegiatan pada APBN tahun 2023.
“Kita masih dihadapkan berbagai persoalan klasik. Seperti kurang optimalnya sarana pendidikan dan kesehatan, persoalan kesejahteraan guru honorer dan aparat desa, kerusakan infrastruktur jalan di pedesaan,” kata mantan direktur utama Bank Sumut itu.
Banyak konstituen di dapil
Tak hanya itu, dia juga mengeluhkan banyak konstituen di dapil, masyarakat lapisan bawah, kesulitan mengakses keuangan formal sehingga harus bergantung pada rentenir dengan tawaran bunga yang mencekik. Namun, akses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun masih terhalang persyaratan agunan oleh pihak perbankan yang seharusnya tidak diperlukan, kata dia.
“Petani pun sering mengeluhkan sulitnya akses mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal, daerah pemilihan kami menjadi lumbung pangan yang tentu berperan penting untuk memperkuat ketahanan pangan,” tegas Gus Irawan Pasaribu yang juga ketua HKTI Sumut itu.
“Pemerintah perlu berkomitmen untuk mewujudkan belanja yang berkualitas dan tepat sasaran yang memang langsung menyentuh lapisan masyarakat. Apalagi ancaman risiko inflasi yang tinggi juga berpotensi untuk meningkatkan kemiskinan. Makanya, melalui belanja negara, APBN berperan sentral untuk melindungi masyarakat dari ancaman tersebut. Terlebih, tahun depan kita harus kembali pada disiplin fiskal dan tidak adanya dukungan pendanaan dari Bank Indonesia,” kata dia.(rel/arn)
