MEDAN, kaldera.id- Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai sulitnya Indonesia keluar dari masalah prinsipil perpajakan karena lembaga pajak masih diisi oleh orang-orang yang berpura-pura menjadi fiskus (aparat pajak). Menurutnya, hal itulah yang merusak bangsa, khususnya Kementerian Keuangan. Terlebih dengan bercermin kasus yang mencuat beberapa saat lalu dan mencoreng wajah seluruh lembaga.
“Kalau di luar negeri, yang diuber pajak itu mafia-mafia ya. Jadi kalau orang boleh hebat tapi kalau sama orang pajak pasti kalah. Yang saya sedihnya karena apa? Karena di sini yang mafianya ada di dalam (lembaga) pajak itu. Oknum-oknum ini berpura-pura sebagai fiskus, tapi sebetulnya bukan,” ujar anggota dewan dari Komisi XI ini di Jakarta, Senin (27/03/2023).
Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, dia menyampaikan bahwa kemungkinan kasus serupa yang menyangkut mantan pejabat DJP masih terjadi di tubuh lembaga-lembaga negara, khususnya Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, dirinya menyampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk serius menyelesaikan hal-hal tersebut.
“Setelah kasus RAT ini bukan berarti sudah tidak ada. Masih ada. RAT ini kan Eselon III. Di bawah eselon ini pun masih banyak yang berkeliaran, yang kerjanya mengancam, mengancam pengusaha dan ujung-ujungnya memeras. Ini yang sebetulnya yang harus diselesaikan, Bu Menteri,” kata Gus Irawan.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut meyakini hal-hal curang seperti itu masih akan terus marak terjadi apabila Kementerian Keuangan masih mempertahankan metode man to man. Dirinya percaya, apabila metode tersebut terus dilakukan maka akan ada celah terjadinya negosiasi. Sehingga, menurutnya, hanya sistem yang bisa menghentikan ini semua, yaitu dengan digitalisasi.
Legislator Dapil Sumut itu percaya bahwa Kementerian Keuangan memiliki kemampuan yang cukup untuk menciptakan sistem tersebut. Dirinya juga menyebutkan apabila pihak dari Kementerian Keuangan merasa tidak mampu, maka bukan masalah untuk meminta negara lain yang lebih mumpuni dalam penerapan teknologi digital untuk membuat sistem itu. Ia menekankan permasalahannya ada pada keinginan untuk mewujudkannya.
“Kalau sistemnya masih begini, pasti muncul lagi. Gayus begitu meledak, sekarang RAT, dan masih banyak menurut hemat saya yang model-model RAT. Jadi menurut hemat saya, yang harus diperbaiki (adalah) sistem. Ganti sistem Bu, kurangi yang namanya pertemuan antara fiskus dan wajib pajak,” tegasnya.(arn/rel)
