JAKARTA, kaldera.id- Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengaku heran dengan realitas daerah wisata, dimana terdapat dua kehidupan yang bertolak belakang. Menurutnya ada beberapa daerah wisata kelihatan sudah sangat maju, namun angka kemiskinan masih tinggi.
“Saya melihat beberapa daerah pariwisata termasuk di Sumut cukup berkembang. Namun di saat bersamaan saya melihat angka kemiskinan masih tinggi atau dikatakan sebagai kemiskinan ekstrim. Disini kita melihat dua hal yang sangat kontras,”ungkap Gus Irawan Pasaribu, Kamis (24/3/2022).
Oleh karenanya, kata dia, instansi terkait termasuk BI dan Komisi XI misalnya harus bersama-sama mencari permasalahan yang menjadi penyebab dari kondisi yang ada. Tentu disertai dengan solusi atas permasalahan tersebut. Sempat terungkap diantara permasalahan yang ada, diantaranya masih rendahnya DAK (dana alokasi khusus) yang diterima serta kurangnya sumber pemasukan dari pendapatan asli daerah.
Bahkan, katanya, penerimaan PAD di daerah wisata selama pandemi tentu akan turun drastis. Karena pada saat itu semua obyek wisata dan kerumunan tidak diizinkan untuk menghindari persebaran covid, jelas Gus Irawan Pasaribu. Kondisi ini bukan saja menyulitkan masyarakat mendapatkan mata pencaharian tapi juga menjadi kendala utama dalam pembangunan lokasi wisata terutama pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta fasilitas yang ada, ungkapnya.
Gus Irawan menyampaikan harapannya kepada BI termasuk dengan klaster UMKM (usaha mikro kecil menengah) bisa ditingkatkan. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif.
Komisi XI DPR RI juga akan mendorong Bappenas sebagai salah satu mitra kerjanya agar memberikan proyek strategis nasional. Hal ini menjadi strategi khusus untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di daerah-daerah wisata, jelasnya. (arn/rel)
