Defisit, Pemko Medan Tak Sanggup Tambah Anggaran Pilkada

webinar pembahasan kesiapan pelaksanaan pilkada 2020 bersama Mendagri melalui video conference di Command Center Balai Kota Medan, Rabu (10/6/2020).
webinar pembahasan kesiapan pelaksanaan pilkada 2020 bersama Mendagri melalui video conference di Command Center Balai Kota Medan, Rabu (10/6/2020).

MEDAN, kaldera.id – Pemko Medan siapkan dana hibah untuk mensukseskan Pilkada Kota Medan, 9 Desember 2020 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Tapi kalau ada penambahan, Pemko Medan mengaku tak punya uang.

Diharapkan, dana tersebut dapat dipergunakan dengan maksimal. Sehingga seluruh proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan periode 2021-2024 berjalan dengan lancar.

“Kota Medan siap melaksanakannya dengan anggaran yang telah kita persiapkan,” kata Sekdako Medan, Wiriya Alrahman usai mengikuti webinar pembahasan kesiapan pelaksanaan pilkada 2020 bersama Mendagri melalui video conference di Command Center Balai Kota Medan, Rabu (10/6/2020).

Dana hibah yang telah disiapkan dalam NPHD diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polrestabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan serta Kodim 0201/BS.

Dengan anggaran yang telah dialokasikan tersebut, lanjut Sekda, Kota Medan siap dukung dan sukseskan Pilkada 2020.

Hanya saja, apabila ada penambahan anggaran dari yang sudah disepakati tersebut, tentunya tidak mungkin dilakukan. Sebab saat ini keuangan Pemko Medan terbatas akibat Covid-19.

Akibat Covid-19, Pemko Medan harus merefocusing anggaran dan mengakibatkan anjloknya pendapatan Kota Medan, baik itu dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer dan dana bagi hasil.

“Kami sedang defisit saat ini,” terangnya. Pihaknya meminta kepada KPU Kota Medan agar merevisi anggaran sesuai yang sudah ditetapkan Pemko Medan.

“Jika KPU menganggap ada kebutuhan lain, harus tetap berpedoman pada anggaran sesuai NPHD yang sudah ditandatangani bersama,” tambahnya.

Sementara itu dalam vidcon yang digelar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri ini diungkapkan, masing-masing daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020 dapat melakukan rasionalisasi dan optimalisasi anggaran. Sehingga pelaksanaannya berjalan lancar.(reza sahab)