MEDAN, kaldera.id – Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, Dhiyaul Hayati berharap kesejahteraan guru honorer menjadi prioritas di APBD 2023 mendatang.
Sebab, saat ini sekitar 3.000-an lebih guru honor di Kota Medan, baik yang mengajar di sekolah dasar maupun SMP negeri masih memperoleh honor di bawah Upah Minimum Kota (UMK). Berkisar Rp 500 ribu hingga Rp1 jutaan. Bahkan ada yang menerima Rp400 ribuan sebulannya.
Menurutnya, dengan penghasilan yang kecil, tentunya guru honorer sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal guru merupakan ujung tombak pendidikan untuk mencerdaskan bangsa.
“Dengan gaji yang masih di bawah standar upah minimum, bagaimana mungkin kita mengharapkan mereka fokus untuk mendidik anak bangsa. Selain itu, faktanya guru honorer juga telah berjasa dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional,” ungkap Dhiyaul, Selasa (3/5/2022).
Dia menjelaskan, sudah sejawarnya kesejahteraan guru honor menjadi tanggung jawab Pemko Medan. Hal ini termasuk dalam urusan wajib pemerintah yakni, pelayanan dasar.
“Hal ini merupakan kebijakan Pemko Medan untuk memberi kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Mereka layak mendapatkan upah sesuai UMK,” ungkap anggota Komisi III DPRD Kota Medan ini.
Dhiyaul mengharapkan, peringatan Hardiknas sebagai momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi mutu pendidikan dan menyoroti kembali nasib tenaga pendidik, terutama para guru yang masih berstatus honorer.
“Bukan saja status honorernya, namun kesejahteraan atau kelayakan upah guru mereka juga harus dicari solusinya. Tujuan Nasional mencerdaskan kehidupan bangsa harus diimbangi dengan prioritas anggaran untuk kesejahteraan para guru,” tambahnya.(reza)
