MEDAN, kaldera.id – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting mengatakan, pihaknya mendorong Pemprovsu, pemda, KPU, Bawaslu dan stakeholder lainnya untuk memperkuat koordinasi.
Hal tersebut, lanjut Baskami usai terselenggaranya penandatanganan kesepakatan pendanaan bersama Pilkada serentak 2024 oleh Pj Gubernur Sumut dengan para bupati dan walikota se-Sumut, Rabu (27/09/2023) lalu.
Diketahui, Pemprovsu telah mengalokasikan anggaran pilkada serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu sebesar Rp 1 triliun.
” Proses penandatanganan kesepakatan itu sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan kepastian pada berjalannya proses pilkada di Sumatera Utara,” ujarnya melalui rilis tertulis, Jumat (29/9/2023).
Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan, sesuai petunjuk Kemendagri dan KPU RI, pilkada dilaksanakan November 2024, sehingga tahapan harus telah dimulai November 2023 ini.
“Sejak tahapan persiapan seperti pembuatan regulasi, tahapan tahapan, proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan pemutakhiran data pemilih,” tambahnya.
Proses pemilu dan pilkada tanggung jawab bersama
Baskami menjelaskan, proses pemilu dan pilkada menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya pelaksanaan pemilu itu, harus mampu meningkatkan kualitas dan menanamkan demokrasi substansial di masyarakat.
“Covil Society juga sangat diperlukan dalam memantau, mengawasi jalannya proses demokrasi kita. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin mengatakan, anggaran yang dikucurkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 1 triliun.
“Dana yang dikucurkan dari anggaran pemerintah daerah dan provinsi itu Rp1 triliun, sesuai dengan tahapan Pemilu, Rp1 triliun itu untuk KPU dan Bawaslu,” kata Hassanudin, usai penandatanganan.
Dikatakannya penandatanganan tersebut menjadi tanda sinergitas antara Pemprov dengan Pemkab/Pemko.
“Pelaksanaan kegiatan ini kita harapkan kiranya dapat meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemilu 2024 terutama dalam aspek penganggaran pelakasanaan Pilkada serentak tahun 2024,” kata Pj Gubsu Hassanudin.
Pj Gubsu Hassanudin juga mengatakan, sinergi sangat diperlukan untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak.
Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak termasuk masyarakat, untuk bersinergi menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dukungan masyarakat untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak ini sangat dibutuhkan, ini merupakan tugas mulia, dengan bergandengan tangan, kita pasti bisa menyukseskan kegiatan ini,” pungkasnya.(reza sahab/red)
