Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya
MEDAN, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan para bupati dan wali kota harus serius mengawasi indikator pembangunan daerah, saat membuka Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027, Kamis (29/1/2026).
Bobby menilai tahun 2027 menjadi titik uji kinerja kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun sebelumnya, terlebih sejumlah wilayah di Sumut terdampak banjir dan longsor yang berpengaruh langsung terhadap capaian pembangunan.
Ia meminta setiap kepala daerah mengecek ulang RPJMD masing-masing, khususnya daerah yang terdampak bencana dan pencabutan izin perusahaan besar yang berdampak pada ekonomi lokal.
“Monitoring RPJMD masing-masing, apakah bencana mempengaruhi RPJMD. Terutama daerah terdampak bencana, ada perusahaan besar yang dicabut izinnya. Tolong betul-betul perhatikan tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator pembangunan lainnya,” tegas Bobby di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut.
Selain itu, Bobby juga meminta pemerintah kabupaten/kota memaksimalkan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tidak jadi disesuaikan pada tahun anggaran 2026.
Menurutnya, anggaran tersebut harus diarahkan secara nyata untuk pemulihan pascabencana, termasuk melalui pergeseran APBD, mengingat banjir besar terjadi setelah APBD 2026 disahkan.
“Manfaatkan TKD yang tidak jadi disesuaikan tahun ini. Daerah boleh melakukan pergeseran anggaran karena bencana banjir terjadi setelah pengesahan APBD 2026,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah menekankan agar konsultasi publik RKPD tidak hanya bersifat seremonial.
Ia menuntut hasil pembangunan 2027 harus menunjukkan lompatan yang nyata dan terukur.
“Kami mengajak seluruh peserta memberikan masukan konstruktif berbasis data dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Sumut juga memberikan apresiasi kepada mitra pembangunan.
Pada kesempatan yang sama, Bobby Nasution meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) ke-6, yakni Restorative Justice.
Konsultasi Publik RKPD 2027 Sumut ini dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala BI Perwakilan Sumut Rudy Brando Hutabarat, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan wali kota se-Sumut, serta jajaran OPD Pemprov Sumut. (Reza)
Pos Terkait
