Syaiful Ramadhan
MEDAN, kaldera.id – Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, menyoroti sejumlah kasus yang belakangan menyeret aparatur Pemerintah Kota (Pemko) Medan, termasuk polemik yang melibatkan Lurah Paya Pasir dan Lurah Aur.
Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi evaluasi bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar semakin profesional dan berintegritas dalam melayani masyarakat.
Syaiful mengatakan ASN, khususnya pejabat yang berhadapan langsung dengan masyarakat, memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan tanpa membedakan kondisi warga yang dilayani.
“Sebagai pelayan masyarakat, mereka harus siap melayani dalam kondisi apa pun, baik saat masyarakat sedang senang maupun ketika mengalami kesulitan. Itu merupakan konsekuensi dari tugas sebagai pelayan publik,” ujar Syaiful, Rabu (6/8/2026).
Politisi PKS itu menilai kasus yang terjadi dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemko Medan agar menjalankan tugas secara amanah dan menjunjung tinggi etika pelayanan publik.
Menurutnya, ASN tidak hanya dituntut menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi teladan di tengah masyarakat melalui sikap yang mengayomi dan memberikan solusi atas berbagai persoalan warga.
“Sebagai pelayan masyarakat, hendaknya mampu memberikan contoh dan mengayomi sehingga masyarakat semakin tercerahkan,” katanya.
Terkait sanksi yang diberikan kepada aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran, Syaiful mengapresiasi langkah tegas Pemko Medan. Ia berharap penindakan tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi aparatur lainnya.
“Kita mengapresiasi ketegasan Pemerintah Kota Medan. Harapannya, seluruh aparatur dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Syaiful juga mengingatkan bahwa tindakan seorang pejabat atau bawahan dapat berdampak terhadap citra pimpinan daerah. Karena itu, seluruh ASN diminta mendukung upaya Wali Kota Medan dalam membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Ketika kepala daerah berupaya membangun kepercayaan masyarakat dengan hadir dan mendengar langsung keluhan warga, maka seluruh aparatur harus memiliki semangat yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik,” pungkasnya. (Reza)