Ketua Dewan Pakar ADPIKI Soroti Komunikasi Bunglon untuk Legitimasi Kekuasaan
Ketua Dewan Pakar ADPIKI, Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain, M.SiBOGOR, kaldera.id – Ketua Dewan Pakar Asosisasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi (ADPIKI), Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain menilai praktik komunikasi ‘bunglon’ semakin menjadi strategi dominan dalam politik modern untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan di tengah masyarakat yang plural dan kompetitif.
Pandangan tersebut disampaikan dalam presentasi ilmiah di acara simposium Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia (ADPIKI) di Bogor, Jawa Barat, Kamis, (7/5/2026) dengan judul “Komunikasi Bunglon dalam Politik Modern: Kemunafikan sebagai Strategi Komunikasi dalam Mempertahankan Legitimasi Kekuasaan”.
Dalam paparannya, Iskandar yang juga Guru besar Ilmu Komunikasi USU ini menjelaskan bahwa komunikasi politik memiliki peran penting dalam membangun legitimasi kekuasaan melalui pembentukan narasi, mobilisasi dukungan, dan penciptaan persepsi publik.
“Tapi dalam praktik politik modern, sering muncul kesenjangan antara retorika moral dan tindakan politik yang kemudian melahirkan fenomena kemunafikan politik atau political hypocrisy,” tukasnya.
Ia menyebut salah satu manifestasi dari fenomena tersebut adalah komunikasi ‘bunglon’, yakni strategi penyesuaian pesan dan retorika politik kepada audiens yang berbeda demi mempertahankan dukungan politik. Strategi ini dinilai menjadi bagian dari realitas politik elektoral modern yang dipenuhi tekanan multi-kepentingan dan persaingan politik.
Dalam model konseptual yang dipaparkan, komunikasi bunglon digambarkan menghasilkan retorika moral adaptif yang memengaruhi persepsi publik terhadap konsistensi politik. Dari situ muncul dua kemungkinan dampak, yakni penguatan legitimasi kekuasaan dan stabilitas demokrasi, atau sebaliknya memicu sinisme politik dan kemunduran demokrasi (democratic backsliding).
“Komunikasi ‘bunglon’ kerap dilakukan melalui strategic ambiguity, yakni komunikasi digital yang ditargetkan kepada kelompok tertentu, serta pergeseran retorika sesuai kepentingan politik. Menurutnya, strategi tersebut bersifat adaptif dalam menghadapi audiens yang beragam,” kata Prof Iskandar.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kemunafikan politik merupakan “pedang bermata dua”. Di satu sisi, strategi tersebut dapat membantu kompromi politik, mengurangi konflik, dan menjaga kohesi sosial. Namun di sisi lain, praktik yang berlebihan berpotensi mengikis kepercayaan publik, memunculkan sinisme politik, dan memicu krisis legitimasi.
Dalam presentasinya, Iskandar juga menyoroti dampak komunikasi bunglon terhadap kepercayaan publik. Ia menjelaskan bahwa persepsi publik mengenai inkonsistensi dan manipulasi politik dapat menurunkan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Publik disebut masih dapat menoleransi kemunafikan politik apabila kinerja kebijakan pemerintah dianggap baik.
Menurutnya, transparansi politik, akuntabilitas publik, serta pengawasan media dan masyarakat sipil menjadi faktor penting untuk mencegah manipulasi politik yang berlebihan. Pada bagian akhir, Iskandar menegaskan bahwa komunikasi ‘bunglon’ merupakan strategi komunikasi adaptif dalam masyarakat plural. “Akan tetapi, jika kesenjangan antara retorika dan praktik politik semakin besar, maka legitimasi kekuasaan akan melemah seiring menurunnya kepercayaan publik terhadap demokrasi,” ujar Komisioner KPU Sumatera Utara periode 2013-2018 ini.(efri s/red)
Pos Terkait
