Bobby Bersama Pengembang dan DPR Duduk Semeja Bahas Harga Material Rumah Melonjak
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengumpulkan asosiasi pengembang perumahan dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade untuk membahas percepatan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
MEDAN, kaldera.id — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengumpulkan asosiasi pengembang perumahan dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade untuk membahas percepatan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pertemuan yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Sabtu (26/9/2026) malam itu mengupas sejumlah hambatan yang selama ini membebani sektor perumahan, mulai dari tingginya harga material bangunan hingga lambatnya proses administrasi.
Bobby menilai persoalan rumah subsidi tidak bisa dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah, perbankan, BUMD dan pengembang harus bergerak bersama mencari solusi agar harga rumah tetap terjangkau bagi masyarakat.
Salah satu gagasan yang ditawarkan Bobby adalah skema pembelian material bangunan secara kolektif dalam jumlah besar agar memperoleh harga lebih murah dari distributor.
“Kalau untuk harga bahan material, kami coba tawarkan cara yang mungkin bisa kita atasi bersama. Jadi memang kita harus kolaborasi agar harga material bisa lebih murah. Bagaimana jumlah pembeliannya dalam skala besar sehingga ada potongan harga,” ujar Bobby.
Menurutnya, kebutuhan material pemerintah dalam menjalankan berbagai proyek pembangunan dapat dikolaborasikan dengan kebutuhan pengembang perumahan. Dengan volume pembelian yang besar, harga material seperti semen dan kebutuhan konstruksi lainnya berpotensi ditekan.
“Jadi nanti pemerintah misalnya membutuhkan material, kita sampaikan ke distributor berapa kebutuhannya. Ditambah dengan kebutuhan para perusahaan pengembang perumahan. Sehingga pembelian dalam jumlah besar bisa mendapat potongan dan harga bisa lebih murah. Dan itu bisa dilakukan melalui BUMD kita,” katanya.
Selain biaya konstruksi, Bobby juga menyoroti proses administrasi yang masih menjadi kendala dalam pembangunan rumah subsidi. Ia mendorong percepatan berbagai perizinan dan pengurusan dokumen agar program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak terhambat birokrasi.
“Intinya semua pihak terkait harus saling bantu, termasuk perbankan, BUMD, pemerintah daerah dan lainnya untuk menyelesaikan masalah. Karena ini program nasional,” tegasnya.
Diskusi tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program penyediaan rumah rakyat yang menjadi agenda nasional. Sumatera Utara dinilai memiliki kebutuhan rumah subsidi yang cukup besar seiring pertumbuhan penduduk dan tingginya kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyambut positif langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci agar pembangunan rumah subsidi dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Andre juga menilai perhatian Bobby terhadap sektor perumahan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus menjaga iklim investasi di Sumatera Utara.
Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi terbuka. Para pengembang, BUMD dan pemangku kepentingan terkait menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, sekaligus menawarkan sejumlah solusi untuk mempercepat realisasi pembangunan rumah subsidi di Sumut. (Reza)
Pos Terkait
