Fraksi NasDem Dorong Pemko Medan Perbanyak Pelatihan Kerja untuk Atasi Kemiskinan
Ilustrasi
MEDAN, kaldera.id – Fraksi NasDem DPRD Medan meminta Pemko Medan memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dengan memperbanyak pelatihan kerja bagi masyarakat usia produktif yang membutuhkan pekerjaan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Medan Faisal Arbie mengatakan penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah perlu meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi program sekaligus memperkuat layanan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin dan kelompok rentan.
“Setiap orang bisa dan mampu bekerja jika diberi kesempatan. Dan kesempatan itu beriringan dengan pelatihan agar nantinya tercipta kemandirian dan bisa keluar dari jeratan kemiskinan dan tidak kembali lagi,” kata Faisal, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, strategi penanggulangan kemiskinan harus diarahkan pada pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin dan kelompok rentan, sekaligus meningkatkan kemampuan serta pendapatan mereka.
Faisal juga mendorong Pemko Medan mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil. Program tersebut perlu diperkuat dengan pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja dan potensi masyarakat.
Ia menilai pelatihan kerja perlu diberikan kepada para pencari kerja, khususnya masyarakat usia produktif yang belum memiliki pekerjaan. Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat diharapkan memiliki peluang memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan usaha secara mandiri.
Faisal mengatakan persoalan kemiskinan bersifat multidimensi dan kompleks. Karena itu, penurunan angka kemiskinan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan.
“Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip pemberdayaan, partisipatif, sinergi, terukur, transparan, akuntabel dan berkelanjutan,” ujarnya.
Fraksi NasDem meminta upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara bertahap, terpadu, konsisten, dan berkelanjutan berdasarkan skala prioritas. Kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah serta kebutuhan masyarakat miskin.
Selain pemberdayaan ekonomi, Faisal menilai penanganan kemiskinan membutuhkan pendekatan komprehensif, mulai dari peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pengembangan lapangan kerja, hingga pemberian bantuan sosial yang berkelanjutan.
Faisal berharap Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan disikapi serius oleh Pemko Medan dan DPRD Medan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab persoalan kemiskinan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Reza)
Pos Terkait
