Drainase dan Sungai Jadi Sorotan, Komisi 4 DPRD Medan Minta Dinas SDABMBK Prioritaskan Penanganan Banjir
Rapat evaluasi triwulan II Komisi 4 DPRD Medan bersama Dinas SDABMBK Kota Medan di ruang rapat Komisi 4 DPRD Medan, Senin (21/9/2026).
MEDAN, kaldera.id – Komisi 4 DPRD Kota Medan meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan memprioritaskan penanganan banjir dan genangan air yang masih menjadi persoalan di berbagai wilayah Kota Medan. Selain itu, pelaksanaan proyek infrastruktur juga diminta dimulai sejak awal tahun agar kualitas pekerjaan lebih maksimal.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi triwulan II Komisi 4 DPRD Medan bersama Dinas SDABMBK Kota Medan di ruang rapat Komisi 4 DPRD Medan, Senin (21/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi anggota Komisi 4 yakni Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Ahmad Afandi, Renville P. Napitupulu dan Lailatul Badri. Hadir Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi bersama Kabid Sumber Daya Air Hardi Sibarani dan jajaran.
Paul mengatakan persoalan banjir dan genangan air masih menjadi keluhan utama masyarakat. Menurutnya, hujan dengan intensitas tidak terlalu tinggi pun kerap menyebabkan genangan hingga banjir di sejumlah kawasan permukiman.
“Masalah banjir dan genangan air ini harus menjadi fokus utama. Hujan sebentar saja sudah terjadi genangan bahkan air masuk ke rumah warga,” kata Paul.
Ia menilai normalisasi drainase dan sungai harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memperlancar aliran air. Saluran drainase yang telah menggunakan U-Ditch juga perlu dibersihkan secara rutin agar tidak terjadi penyumbatan akibat sedimentasi.
“Parit harus dinormalisasi. Saluran yang sudah menggunakan U-Ditch juga harus rutin dibersihkan agar sedimentasi tidak menghambat aliran air,” ujarnya.
Menurut Paul, penanganan banjir membutuhkan perencanaan yang terukur dan dilakukan secara bertahap. Karena itu, Dinas SDABMBK diminta memetakan titik-titik rawan banjir serta menyusun langkah penanganan yang jelas.
“Kita paham penyelesaiannya tidak bisa instan. Tetapi harus ada perencanaan dan tahapan yang jelas sehingga dalam lima tahun ke depan hasilnya bisa terlihat,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Komisi 4 juga meminta Dinas SDABMBK memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II dan organisasi perangkat daerah terkait agar penanganan banjir dapat dilakukan secara terpadu.
Selain persoalan banjir, rapat juga menyoroti pelaksanaan proyek infrastruktur yang kerap berlangsung hingga akhir tahun anggaran. Paul bersama anggota Komisi 4 lainnya menyarankan proses lelang dan pengerjaan proyek dimulai lebih awal.
Menurutnya, proyek yang dikerjakan menjelang akhir tahun berisiko menurunkan kualitas pekerjaan karena waktu pelaksanaan yang terbatas.
“Kalau tender dan pengerjaan dilakukan lebih awal, kualitas proyek akan lebih baik dan potensi SiLPA juga bisa ditekan,” katanya.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi menyatakan pihaknya akan berupaya mempercepat proses lelang dan pelaksanaan proyek pada tahun anggaran 2027.
“Untuk tahun 2027 kami upayakan proses lelang dan pengerjaan proyek dapat dimulai sejak Februari. Termasuk pemasangan U-Ditch akan kami dorong lebih awal,” ujar Azmi.
Ia menegaskan seluruh masukan dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan kajian teknis bagi Dinas SDABMBK dalam menyusun program kerja ke depan.
Terkait potensi SiLPA, Khairul memastikan pihaknya akan berupaya mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar serapan anggaran dapat berjalan maksimal dan tepat waktu. (Reza)
Pos Terkait
