Serapan Anggaran Dinas PKPCKTR Medan di Bawah 30 Persen, Pimpinan Dewan Minta Kadis Segera Dievaluasi
Hadi Suhendra
MEDAN, kaldera.id – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra kecewa dengan rendahnya realisasi belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan. Hingga awal November 2026, serapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin John Ester Lase itu masih di bawah 30 persen.
Hadi menilai rendahnya serapan anggaran tersebut tidak wajar. Terlebih, Dinas PKPCKTR merupakan salah satu OPD dengan alokasi anggaran terbesar dan memiliki tanggung jawab langsung terhadap pembangunan fisik serta infrastruktur Kota Medan.
“Kita sangat kecewa dengan rendahnya serapan anggaran Dinas Perkim (PKPCKTR). Sebagai salah satu OPD yang memiliki anggaran terbesar, tidak seharusnya serapan belanja Dinas Perkim serendah itu, sementara saat ini kita sudah berada di penghujung tahun (2026),” kata Hadi Suhendra kepada wartawan, Kamis (5/11/2026).
Pimpinan DPRD Medan dari Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan, rendahnya realisasi belanja Dinas PKPCKTR berpotensi memperbesar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026.
Di sisi lain, lambatnya penyerapan anggaran juga dikhawatirkan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sebab, sebagian besar program fisik yang menjadi tanggung jawab dinas tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau belanja Dinas Perkim minim, artinya pembangunan infrastruktur juga minim. Sementara kita tahu, saat ini pembangunan infrastruktur juga merupakan salah satu fokus Pemko Medan,” ujarnya.
Karena itu, Hadi meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan perhatian serius terhadap realisasi anggaran seluruh OPD, terutama Dinas PKPCKTR yang tercatat memiliki serapan belanja terendah di lingkungan Pemko Medan.
Ia juga menilai Kepala Dinas PKPCKTR John Ester Lase perlu dievaluasi menyusul rendahnya realisasi anggaran menjelang akhir tahun.
“Kita berharap Wali Kota Medan dapat memberikan perhatian khusus terhadap serapan anggaran di Dinas Perkim. Dalam kondisi seperti ini, Kadis Perkim (PKPCKTR) layak dievaluasi,” tegasnya.
Sebelumnya, rendahnya realisasi belanja Dinas PKPCKTR juga telah menjadi perhatian Wali Kota Medan. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, membenarkan serapan anggaran dinas tersebut masih di bawah 30 persen.
“Benar (realisasi belanja Dinas PKPCKTR Medan masih di bawah 30 persen). Ini sudah menjadi atensi juga oleh Pak Wali,” kata Erfin kepada wartawan, kemarin.
Erfin menjelaskan, Rico Waas terus memantau perkembangan realisasi belanja seluruh OPD, termasuk Dinas PKPCKTR yang hingga kini masih mencatatkan serapan rendah.
“Semua OPD diatensi realisasi program nya oleh Pak Wali, termasuk Dinas PKPCKTR yang realisasinya masih rendah,” ujarnya.
Ia menegaskan, perkembangan realisasi anggaran dinas tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi setiap pekan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target.
“Kita cek terus perkembangannya. Terus di pantau perkembangan realisasi nya, karena sudah menjadi atensi juga oleh Pak Wali. Tiap minggu kita evaluasi terus,” tegasnya. (Reza)
Pos Terkait
