![Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka rangkaian kegiatan menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Road to Hakordia) 2022. Kegiatan itu dimulai dari Medan, Sumatera Utara (29/11/2022). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka rangkaian kegiatan menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Road to Hakordia) 2022. Kegiatan itu dimulai dari Medan, Sumatera Utara (29/11/2022).](https://kaldera.id/wp-content/uploads/2022/11/IMG-20221129-WA0013_copy_670x416.jpg)
MEDAN, kaldera.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka rangkaian kegiatan menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Road to Hakordia) 2022. Kegiatan itu dimulai dari Medan, Sumatera Utara (29/11/2022).
Mengusung tema ‘Indonesia Pulih, Bersatu Lawan Korupsi’, KPK mengajak setiap elemen bangsa bersatu untuk bersama-sama cegah korupsi di lingkungan masing-masing.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan, Hakordia yang diperingati setiap 9 Desember menjadi pengingat bahwa masih marak praktek korupsi saat ini. Praktek yang menyebabkan terhambatnya pengentasan kemiskinan, terganggunya pembangunan, dan yang paling terdampak adalah rakyat miskin.
“Kenyataan kita sehari-hari, yang mudah ditemukan dan dirasakan masyarakat kita adalah kemiskinan. Kita masih melihat, layanan kesehatan kita belum begitu baik. Melihat angka pendidikan yang masih rendah. Fasilitas sekolah banyak yang rusak. Infrastruktur juga dibangun dengan kualitas tidak baik. Salah satu penyebab permasalahan itu adalah korupsi,” ujar Alex.
Selain itu, tingginya angka korupsi juga diukur dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang rendah. Dari 180 negara, Indonesia berada di urutan 96 sebagai negara yang antikorupsi dengan skor 38.
“Untuk itu, saya mengajak keterlibatan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BUMN, BUMD, pelaku usaha dan segenap lapisan masyarakat sangat penting gelorakan terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Secara khusus, Alex juga meminta agar para kepala daerah memiliki komitmen tidak melakukan korupsi. “Yang paling utama bagi kami, komitmen kepala daerah tidak lakukan korupsi. Ini yang harus terus selalu kami ingatkan, kami bangun,” tambahnya.
Selain itu, KPK juga melakukan beberapa upaya pemberantasan korupsi yang dikenal sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Hasilnya, bisa dilihat dari skor Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian skor Survei Penilaian Integritas (SPI) juga terus mengalami kenaikan.
“Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin antikorupsi dan harus terus digelorakan,” ujar Alex.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi berharap peringatan Hakordia 2022 bukan hanya kegiatan seremonial saja, namun menjadi evaluasi dan langkah ke depan hilangkan korupsi di Sumatera Utara.
“Sumatera Utara ini, rangking 2 paling banyak korupsinya. Mungkin ini jadi sentakan untuk kita semua. KPK hadir di sini. Untuk itu jangan lakukan korupsi pengadaan barang dan jasa, korupsi jual-beli jabatan, suap-menyuap, penggelembungan dari perencanaan sampai pertanggungjawaban untuk kepentingan pribadi,” ujar Edy.
Lebih lanjut, Edy menyampaikan apresiasinya ke KPK karena telah menggelar Road to Hakordia di Provinsi Sumatera Utara. Edy berharap, agar selalu diberikan arahan oleh KPK agar tata kelola Pemprovsu semakin baik, demi kesejahteraan masyarakat.
Pada kegiatan Road to Hakordia 2022 ini, KPK menggelar sejumlah kegiatan seperti Workshop Penguatan APIP, Workshop Penyuluh Antikorupsi dan Seminar Antikorupsi Badan Usaha. Selain itu juga terdapat Diskusi Film Antikorupsi, Festival Pelayanan Publik, dan Diskusi Media dengan Pimpinan KPK.
Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah ketiga dalam rangkaian Road to Hakordia Tahun 2022, setelah pekan sebelumnya diadakan di Kalimantan Timur dan Bali. Berikutnya, Road to Hakordia juga akan menyambangi Jawa Barat dan Jawa Timur. Hingga pada puncaknya akan dilaksanakan pada 9 Desember 2022 di Jakarta.
Turut hadir dalam Pembukaan Road to Hakordia Sumut, Gubernur Provinsi Aceh Abdullah Puteh, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Riau, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Jambi Al Haris dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Hadir pula para Bupati seluruh Kabupaten/Kota Sumut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Forkompimda Sumut, serta para ASN, Pelajar, dan masyarakat umum/tamu undangan.(red/rel)