MEDAN, kaldera.id – Partai Golkar Sumatera Utara sedang disorot persoalan kasus judi online mantan pengurusnya. Pengamat menilai kasus itu berpotensi menggerus suara partai berlambang beringin pada Pemilu 2024 mendatang.
“Ini berdampak pada citra hingga berpotensi menggerus suara Golkar di Sumut. Terlepas ada perdebatan bahwa Apin BK ini mantan pengurus atau masih pengurus hasil revitalisasi, tapi kasus judi online ini menyeret nama Golkar Sumut. Bahkan salahsatu media tv swasta nasional tak hentinya menyorot kasus ini,” kata Direktur Lembaga Riset dan Konsultasi, Political Literacy Desk (Polldesk), Faisal Riza, saat diwawancarai Rabu (31/8/2022).
Bahkan, sambung Faisal Riza, pernyataan Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajekshah soal ketidakmungkinannya memonitor satu per satu anggota partainya, menjadi indikasi bahwa Golkar Sumut belum mampu menjalankan fungsi organisasi dan kaderisasi.
Hal itu dikatakan Musa Rajekshah di sela-sela kegiatan di Sibolga saat diwawancarai wartawan terkait kasus boa judi online Apin BK.
“Pernyataan ini mengindikasikan Golkar Sumut belum mampu menjalankan fungsi organisasi dan kaderisasi partai,” ujar Faisal Riza.
Faisal Riza yang juga Dosen UIN Sumut itu mengatakan bahwa parpol harus bisa memahami potensi dan plus minus orang-orang yang akan dijadikan pengurus atau fungsionaris partai.
“Diseleksi betul, fungsionaris ini mau dibawa ke mana dan bekerja seperti apa untuk memebesarkan partai. Dan jangan lupa, Parpol itu tempat sandaran masyarakat mengadukan keresahan seperti judi dan narkoba. Kalau partai malah menjadi rumah bagi pelaku judi atau narkoba, maka ini jadi dampak yang buruk bagi parpol,” kata Faisal Riza.
Faisal Riza juga menandaskan bahwa suara Golkar pada 2024 tentu bergantung pada tiga variabel besar.
“Yakni Capres, Caleg serta Calon Kepala Daerah pada Pilkada. NasDem misalnya, memberi jaminan kader potensial di daerah didukung untuk maju pada Pilkada. Ini strategi yang berdampak pada militansi kader di daerah. Tapi tentu tiap parpol punya strateginya masing-masing,” ujarnya.
Untuk itu, dia berharap Golkar Sumut bisa memaksimalkan strategi sosial politiknya. Memaksimalkan potensi sumber daya baik besar maupun kecil.
“Jangan sampai ada kesan kader potensial justru dibuang karena kepentingan kelompok politik. Golkar pusat harus membaca bahwa politik kelompok ini bisa mengaburkan pemetaan kader potensial. Kalau sudah saling sikut, harus dicari jalan keluar dengan strategi sosial politik yang dimiliki. Pengurus pusat jangan tinggal diam,” tukas Faisal Riza.
Sebagaimana diketahui, Jonni alias Apin BK masuk DPO Polda Sumut. Dia dicari-cari polisi dalam kasus judi online di Cemara Asri Sumatera Utara.
Ternyata, Jonni alias Apin BK ini merupakan pengurus Golkar Sumut 2020-2025 hasil Musda. Namun di tengah perjalanan, Golkar Sumut mengklaim nama Jonni alias Apin BK sudah dicoret saat revitalisasi pengurus Golkar Sumut 18 Juni 2022.
Hanya saja, dari penelusuran diperoleh bahwa nama Jonni masih tercatat sebagai pengurus Golkar Sumut. Hal itu sesuai SK Nomor: Skep-452/DPP/Golkar/V/2022 yang diteken Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjend Lodewijk Paulus tertanggal 16 Mei 2022. Hasil revitalisasi itu baru diumumkan pada 18 Juni 2022 di Polonia Hotel Medan.
Isi surat keputusan itu tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Masa Bakti 2020-2025 Hasil Revitalisasi.(red)
