MEDAN, kaldera.id – Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan, Irwansyah mempertanyakan sejumlah capaian program Pemko Medan di 2022.
Beberapa program yang menjadi sorotan di antaranya terkait pelaksanaan dan capaian e-parking, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masalah banjir dan penanganannya serta lapangan pekerjaan di Kota Medan.
Hal ini disampaikan Irwansyah saat membacakan pemandangan umum fraksinya terkait R PAPBD Kota Medan 2022, Kamis (8/9/2022).
“Berdasarkan data dan dokumen Perubahan APBD yang kami terima, ada beberapa hal yang kami pertanyakan di antaranya soal e-parking,” kata Irwansyah.
Pihaknya kata Irwansyah, mengapresiasi beberapa ruas jalan sudah menggunakan e-parking. Kemudian ada juga beberapa ruas jalan yang belum menggunakan sistem e-parking.
“Bagaimana perencanaan penataan parkir pinggir jalan yang telah disusun Pemko Medan. Sehingga target PAD sebesar Rp36.067.685.558,- dapat direalisasikan. Mohon penjelasannya, ” kata Irwansyah.
Kemudian, disampaikannya dalam pos pendapatan pajak daerah Pemko Medan menargetkan Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan sebesar Rp. 902.054.109.305. Fraksi PKS mempertanyakan sudah berapa target yang tercapai dari Pajak Bumi dan Bangunan sampai saat ini.
“Fraksi PKS juga mendapatkan keluhan dari masyarakat dengan kenaikan PBB yang signifikan. Sehingga banyak keluarga miskin yang tidak mampu membayar. Apa solusi yang diberikan oleh Pemko Medan terhadap masalah ini. Mohon penjelasannya, ” tanya Irwansyah.
Dalam persoalan infrastruktur, Fraksi PKS melihat masih adanya banjir di beberapa titik di Kota Medan. PKS mempertanyakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam menanggulangi banjir di Kota Medan ?.
“Adakah sistem drainase Kota Medan. Mohon penjelasannya, ” katanya.
Kemudian, lapangan pekerjaan dirasa semakin sulit untuk didapatkan sehingga jumlah pengangguran terus bertambah. Fraksi PKS mempertanyakan Berapa jumlah pengangguran di Kota Medan dan apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan lapangan kerja baru.
“Dengan naiknya harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga pangan dan non pangan. Hal ini menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat karena harga melambung tinggi sehingga terjadinya kenaikan inflasi. Fraksi PKS mempertanyakan Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan, ” tegasnya.
Seperti diketahui, sesuai dengan Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, struktur P.APBD Kota Medan adalah Pendapatan bertambah Rp75 miliar (1,17%) menjadi Rp 6,497 triliun lebih. Sedangkan untuk belanja bertambah Rp921,596 miliar lebih (13,71%) menjadi Rp7,643 triliun lebih.(reza)
