Surya: Produksi Pangan Lokal sebagai Kunci Kemandirian dan Pengendalian Inflasi di Sumut
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sumatera Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (24/4/2025).
MEDAN, kaldera.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya peningkatan produksi pangan lokal sebagai langkah strategis untuk mencapai kemandirian pangan dan menjaga stabilitas inflasi. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sumatera Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (24/4/2025).
Surya menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa, masih menjadi tantangan utama yang dihadapi Sumatera Utara. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan lokal seperti beras, hortikultura, dan sayuran menjadi prioritas untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga harga tetap stabil.
“Wilayah Sumatera dikenal memiliki potensi surplus neraca pangan. Namun, tantangan dalam distribusi dan kesenjangan antarwilayah masih perlu kita tangani bersama. Di sisi lain, masih terdapat komoditas pangan yang bergantung pada pasokan dari luar, terutama Pulau Jawa. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan lokal menjadi sangat penting demi kemandirian pangan, khususnya di Sumatera Utara,” ujar Surya.
Ia juga menyampaikan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumut terus berupaya meningkatkan produksi komoditas utama sekaligus menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi masyarakat dan kesejahteraan petani. Berbagai program telah dijalankan, seperti tanam dan panen padi serta jagung secara serentak, operasi pasar, hingga penguatan kapasitas TPID dan koordinasi lintas sektor.
Surya menyebutkan, realisasi inflasi Sumut pada Maret 2025 sebesar 0,68 persen secara bulanan (month-to-month), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 1,65 persen. Secara tahunan, inflasi tercatat 0,69 persen (year-on-year), dan secara kumulatif Januari hingga Maret sebesar 0,11 persen (year-to-date).
“Ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi di Sumut memasuki tren positif,” tambahnya.
Menurutnya, penurunan inflasi didorong oleh stabilitas harga komoditas hortikultura, minyak goreng, bawang merah, dan cabai rawit yang dicapai melalui kerja sama antara TPID, distributor, dan produsen. Ia juga optimistis tekanan inflasi pada April akan menurun seiring dengan berkurangnya permintaan pasca-Ramadan dan Idulfitri serta pasokan yang terjaga.
Surya turut menekankan pentingnya program inovatif seperti tumpang sari sawit-jagung, penguatan hilirisasi produk pangan, serta kerja sama antardaerah (KKAD) untuk mengoptimalkan distribusi antara wilayah surplus dan defisit pangan.
“Kami terus mendorong program-program inovatif seperti tumpang sari sawit-jagung, penguatan hilirisasi pangan, serta kerja sama antar daerah (KKAD) guna mengoptimalkan distribusi antara daerah surplus dan defisit pangan,” pungkasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Sumut sebagai tuan rumah kegiatan GNPIP wilayah Sumatera 2025, serta kepada TPID Sumut dan Bank Indonesia atas kerja sama yang erat dengan berbagai pihak dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Rudy B. Hutabarat, menambahkan bahwa penurunan inflasi di Sumatera sepanjang 2024 disebabkan oleh terkendalinya harga kelompok makanan, khususnya beras, berkat perluasan lahan panen dan perbaikan irigasi pascabencana.
Ia menilai, sejumlah isu strategis seperti infrastruktur, distribusi pupuk bersubsidi, kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dari perguruan tinggi di Sumut menjadi kunci peningkatan produktivitas pangan ke depan.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, pejabat Departemen Regional BI M. Firdauz Muttaqin, Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola Nikendarti Gandini, serta Kepala Perwakilan BI dari seluruh provinsi di Sumatera. (Reza)
Pos Terkait
