Zulham Efendi
MEDAN, kaldera.id – Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, mendukung kebijakan penurunan tarif parkir tepi jalan umum yang diberlakukan Pemerintah Kota Medan. Namun, ia menegaskan momentum ini harus dibarengi pembenahan total sistem perparkiran agar kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa ditekan.
Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menetapkan tarif baru parkir melalui Perwal Nomor 9 Tahun 2026, yakni Rp2.000 untuk roda dua dan Rp4.000 untuk roda empat.
“Kami menyambut baik penyesuaian tarif parkir ini. Penurunan tarif untuk roda dua menjadi Rp2.000 dan roda empat menjadi Rp4.000 adalah bentuk kepekaan pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Tapi, kita akan terus mendorong adanya pembenahan di sektor ini terus dilakukan sehingga kebocoran sektor ini yang bisa mempengaruhi PAD juga bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujar Zulham kepada wartawan di Medan, Kamis (25/2/2026).
Ketua Fraksi PKS DPRD Medan itu menilai, tarif yang lebih rendah dapat meringankan beban harian warga, khususnya pelaku UMKM dan pekerja yang bergantung pada mobilitas kendaraan.
“Dengan tarif yang lebih rasional, beban pengeluaran harian warga, khususnya pelaku UMKM dan pekerja, dapat sedikit berkurang,” katanya.
Meski demikian, Zulham menekankan bahwa persoalan utama sektor parkir bukan hanya soal tarif, melainkan tata kelola dan pengawasan. Ia mengapresiasi rencana pembentukan Satgas parkir, penerapan pembayaran digital QRIS, serta kewajiban juru parkir menggunakan atribut resmi dan memberikan karcis.
“Penataan sistem, transparansi pembayaran, dan peningkatan kualitas SDM jukir adalah kunci. Kebijakan ini akan berdampak maksimal jika pengawasan berjalan konsisten dan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat, sekaligus memaksimalkan PAD dari sektor ini,” tegasnya.
Ia berharap retribusi parkir bisa menjadi salah satu sektor unggulan penyumbang PAD Kota Medan jika dikelola secara profesional dan transparan sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024.
“Kami berharap kebijakan ini menjadi momentum pembenahan parkir secara menyeluruh: tarif yang wajar, pelayanan yang profesional, dan tata kelola yang transparan. Jika ini konsisten, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin kuat,” pungkasnya. (Reza)
Pos Terkait
