Anggaran Sumut 2027 Tertekan Rp1,2 Triliun, Pemprov Gandeng USU Cari Solusi
Timur Tumanggor
MEDAN, kaldera.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menggandeng Universitas Sumatera Utara (USU) untuk merumuskan solusi pembangunan di tengah tekanan anggaran 2027. Kekurangan penyaluran tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp1,2 triliun menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi pemerintah daerah.
Persoalan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Inventarisasi Permasalahan dan Kebutuhan Daerah yang digelar Pemprov Sumut bersama USU di Aula Digital Learning Center Building (DLCB) Lantai 8, Kampus USU, Medan, Kamis (5/11/2026).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, mengatakan proyeksi anggaran 2027 mengalami penurunan signifikan akibat kekurangan penyaluran tambahan TKD. Terdapat kurang salur yang menjadi utang dari 2026 ke 2027 sebesar Rp1,2 triliun.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat menentukan prioritas belanja. Karena itu, Pemprov Sumut membutuhkan dukungan akademisi untuk mengidentifikasi persoalan pembangunan sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Mewakili Gubernur Sumut, Timur menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi, terutama dalam menghadapi kompleksitas persoalan pembangunan serta keterbatasan fiskal daerah.
Menurutnya, pengelolaan anggaran harus semakin selektif dan berorientasi pada hasil atau money follows result. Belanja daerah perlu diarahkan pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHC) dan program strategis yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan belanja rutin.
“Setiap rupiah dana APBD yang kita keluarkan harus berorientasi kepada hasil. Oleh karena itu, diskusi ini sangat penting agar visi dan misi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota memiliki hubungan yang erat dan saling berketerkaitan,” ujar Timur.
Dalam FGD tersebut, Pemprov Sumut juga menginventarisasi sejumlah sektor prioritas yang membutuhkan dukungan kajian dan riset akademis.
Pertama, peningkatan produktivitas ekonomi melalui pengembangan potensi unggulan daerah, meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri olahan, dan ekonomi kreatif.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan dasar, terutama pemerataan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan primer, penanganan stunting, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Ketiga, penguatan konektivitas, infrastruktur dasar, dan ketahanan wilayah melalui pemenuhan akses jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur kawasan produksi.
Keempat, percepatan pemerataan pembangunan antarwilayah, khususnya daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses seperti Kepulauan Nias dan Pantai Barat Sumut. Pembangunan diarahkan menggunakan pendekatan kewilayahan berbasis potensi lokal.
Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas belanja daerah juga menjadi perhatian. Kajian akademis diharapkan dapat membantu pemerintah mengevaluasi manfaat program sekaligus mendorong inovasi tata kelola pemerintahan yang bersih.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama USU, Hinsar Ambarita, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menyebut kerja sama ini sejalan dengan konsep Kampus Berdampak yang mendorong perguruan tinggi menghasilkan penelitian berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
Menurut Hinsar, selama ini penelitian sering berjalan satu arah, yakni kampus menghasilkan riset untuk kemudian disampaikan kepada pengguna. Melalui pendekatan yang dibangun bersama Pemprov Sumut, USU ingin membalik pola tersebut dengan terlebih dahulu menyerap persoalan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah.
“Bagaimana kalau kita putar? Masyarakatnya yang kita tanya, ‘Bapak, Ibu, butuh apa yang mau diteliti?’ Setelah itu didapat, baru kita minta penelitinya untuk mencari solusinya,” ujar Hinsar.
Ia menambahkan, pimpinan USU saat ini tengah mengarahkan transformasi institusi dari teaching university menjadi entrepreneur university. Dengan demikian, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan dan penelitian, tetapi juga menghadirkan solusi yang dapat diterapkan untuk menjawab persoalan pembangunan.
Hasil inventarisasi permasalahan yang disampaikan kepala daerah maupun perwakilan kabupaten/kota melalui formulir khusus dalam FGD tersebut akan diterjemahkan menjadi tema-tema riset unggulan.
USU memiliki sekitar 1.600 peneliti dan 45.000 mahasiswa dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Sumber daya tersebut diharapkan dapat mendukung lahirnya rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kerja sama penelitian berkelanjutan.
Melalui kolaborasi ini, Pemprov Sumut berharap keterbatasan anggaran tidak menghambat efektivitas pembangunan. Perencanaan berbasis riset diharapkan membantu pemerintah menentukan prioritas sehingga anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. (Reza)
Pos Terkait
