Wamendagri Dorong Percepatan Mal Pelayanan Publik di Sumut, Tiga Daerah Diresmikan Tahun Ini
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, mendorong percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota di Sumatera Utara.
MEDAN, kaldera.id – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, mendorong percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota di Sumatera Utara. Upaya ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui sistem pelayanan yang terintegrasi, cepat, dan mudah diakses.
Purwadi menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara dan bertemu dengan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution serta sejumlah kepala daerah, Kamis (12/11/2026).
Dia menyebutkan, berdasarkan hasil evaluasi, terdapat tiga kabupaten/kota yang ditargetkan meresmikan MPP pada tahun ini. Kehadiran MPP di daerah tersebut diharapkan menjadi pemicu bagi kabupaten/kota lainnya untuk segera mengembangkan fasilitas pelayanan serupa.
“Ini menjadi spirit baru untuk yang lain agar yang belum segera membuat. Ini bagian daripada kehadiran birokrasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga pelayanan masyarakat semakin dekat, semakin siap, kemudian terintegrasi dan semua birokrasi bisa melayani mereka sepenuh hati,” ujarnya.
Menurut Purwadi, pembangunan MPP merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pelayanan Publik untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Melalui gerakan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi dalam satu tempat tanpa harus mendatangi sejumlah kantor pemerintahan.
Dia juga menekankan pentingnya pelayanan yang tulus, cepat merespons, dan berintegritas. Seluruh pemerintah daerah diharapkan memiliki komitmen yang sama agar masyarakat memperoleh pelayanan terbaik.
“Ini adalah bukti kehadiran negara, pemerintah di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Selain pelayanan administrasi, Purwadi mengingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan birokrasi yang tanggap menghadapi bencana. Menurutnya, bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja sehingga kesiapan aparatur, sumber daya manusia terlatih, serta standar operasional prosedur (SOP) menjadi kebutuhan penting.
Dia menegaskan, pelayanan publik juga harus tetap berjalan dalam masa pemulihan pascabencana. Hal itu diperlukan agar masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas dan memenuhi kebutuhan dasarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, pembangunan MPP di setiap daerah tidak harus memiliki bentuk dan model bangunan yang seragam. Penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan kondisi serta kebutuhan masing-masing kabupaten/kota, selama tujuan utamanya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Bobby menegaskan, masyarakat yang datang ke MPP harus mendapatkan pelayanan yang memudahkan, bukan justru dipersulit.
“Kalau masyarakat datang, ini nilainya dengan baik, kalau ada masalah, jangan dipersulit,” ujarnya.
Terkait percepatan pembangunan MPP, Bobby mengatakan Pemprov Sumut akan terlebih dahulu menginventarisasi aset milik pemerintah kabupaten/kota yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pelayanan terpadu.
Menurutnya, pembangunan MPP tidak harus dimulai dengan mendirikan gedung baru yang megah. Pemanfaatan bangunan pemerintah yang sudah tersedia dapat menjadi pilihan sepanjang memenuhi kebutuhan pelayanan.
“Jadi saya sampaikan tidak harus gedungnya cantik sekali. Tapi yang penting pelayanannya bisa memadai. Masyarakat yang datang ke sana, benar-benar permasalahannya ataupun apa yang mau diurusnya memang bisa selesai. Itu yang paling penting,” katanya.
Pemprov Sumut selanjutnya akan melihat kondisi bangunan, lokasi, serta kelayakan aset yang tersedia untuk mendukung percepatan pembentukan MPP di daerah.
Pos Terkait
