Rico Waas Gandeng Kejati Sumut Amankan Tanah Wakaf, 200 Bidang Belum Bersertifikat
Rico Waas saat menyerahkan 17 persil sertifikat tanah wakaf kepada nazir wakaf di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/2026).
MEDAN, kaldera.id – Pemerintah Kota Medan menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan persoalan tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat maupun yang terjerat sengketa kepemilikan.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, aset wakaf harus diselamatkan dan dilindungi agar tidak dikuasai atau berpindah tangan kepada pihak yang tidak berhak.
Penegasan itu disampaikan Rico saat menyerahkan 17 persil sertifikat tanah wakaf kepada nazir wakaf di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, Kepala BPN Kota Medan Hanif, serta sejumlah pejabat dan pengurus lembaga keagamaan.
Rico mengatakan, persoalan tanah wakaf sudah menjadi pengaduan masyarakat bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Medan. Permasalahan yang ditemukan antara lain dokumen tanah yang hilang, perubahan nama kepemilikan sertifikat, hingga tanah wakaf yang hanya didukung surat perjanjian sederhana.
“Permasalahan ini memang tidak sederhana. Ada dokumen yang tidak ditemukan, ada yang sertifikatnya berubah menjadi milik orang lain, bahkan ada yang hanya berdasarkan perjanjian di atas kertas biasa. Karena itu, perlu keseriusan, iktikad baik, dan ikhtiar bersama untuk menyelesaikannya,” tegas Rico.
Menurutnya, persoalan tanah wakaf bukan sekadar urusan administrasi pertanahan, melainkan menyangkut amanah umat yang harus dijaga. Karena itu, keterlibatan kejaksaan dan BPN diperlukan untuk memperkuat pendampingan serta memberikan kepastian hukum.
Rico juga mendorong penguatan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar pengelolaan dan pengamanan aset wakaf di Kota Medan lebih tertata.
“Jangan sampai persoalan tanah wakaf ini terus berlarut-larut. Kita harus memastikan aset yang sudah diwakafkan benar-benar terlindungi dan manfaatnya bisa dirasakan umat,” ujarnya.
Sementara itu, Kajati Sumut Muhibuddin mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) percepatan pengurusan dan sertifikasi tanah wakaf serta tanah rumah ibadah lintas agama di Kota Medan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 1.300 bidang tanah wakaf di Medan. Dari jumlah itu, sekitar 1.100 bidang telah bersertifikat, sedangkan 200 bidang lainnya masih membutuhkan penyelesaian, termasuk sekitar 100 bidang yang menghadapi persoalan atau sengketa.
Muhibuddin menilai, langkah awal yang harus dilakukan adalah menginventarisasi dan menyinkronkan data seluruh tanah wakaf agar persoalannya dapat dipetakan secara jelas.
“Data ini yang paling penting kita benahi terlebih dahulu. Harus disinkronkan dan diharmonisasikan supaya kita bisa memetakan bagaimana cara mempercepat penyelesaiannya,” katanya.
Ia berharap Satgas yang dibentuk dapat segera menyusun strategi dan jadwal kerja sehingga persoalan sertifikasi tanah wakaf bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun.
“Milestone kita saat ini adalah percepatan sertifikasi. Itu yang pertama harus diselesaikan. Tetapi ke depan, tanah wakaf juga harus bisa dioptimalkan sehingga mampu menghidupi operasionalnya sendiri dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Muhibuddin menegaskan, tanggung jawab pengamanan tanah wakaf tidak boleh hanya dibebankan kepada nazir. Pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait harus ikut membantu memberikan perlindungan hukum terhadap aset yang diamanahkan untuk kepentingan umat tersebut.
Selain pengamanan dan sertifikasi, ia mendorong pengembangan wakaf produktif agar aset tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, lahan di sekitar masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dan tempat berjualan UMKM, seperti makanan, buku, perlengkapan salat, serta kebutuhan masyarakat lainnya. Hasil pengelolaan dapat digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan masjid.
Pengelolaan produktif juga dapat dikembangkan untuk mendukung pendidikan anak yatim piatu, kesejahteraan warga lanjut usia, serta lembaga pendidikan dan pesantren.
“Tanah wakaf jangan menjadi tanah yang mati atau bangunan yang tidak memberikan manfaat. Wakaf harus terus berkembang dan hasilnya dapat dirasakan oleh umat serta masyarakat di sekitarnya,” tegasnya.
Muhibuddin juga mengingatkan para nazir agar menjalankan pengelolaan wakaf secara transparan dan akuntabel, termasuk tertib administrasi serta menyampaikan laporan pengelolaan setiap tahun.
Ia meminta Kejari Medan, Kejari Belawan dan seluruh instansi terkait mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing. Jika ditemukan tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum, penanganannya harus dilakukan secara tegas. (Reza)
Pos Terkait
