Salomo Tabah Ronal Pardede
MEDAN, kaldera.id – Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Medan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama enam tahun berturut-turut. Namun, capaian tersebut dinilai tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pandangan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Medan, Salomo TR Pardede, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (15/6/2026).
Menurut Salomo, keberhasilan mempertahankan opini WTP perlu diiringi dengan peningkatan manfaat APBD yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami mengapresiasi capaian opini WTP. Namun, ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah sejauh mana APBD mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan,” kata Salomo.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah. Pemko Medan diminta menjelaskan langkah konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor parkir, reklame, pemanfaatan aset daerah, serta sumber-sumber pendapatan potensial lainnya.
Selain itu, Gerindra mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran daerah yang dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Pasalnya, berbagai persoalan dasar masih menjadi keluhan masyarakat, mulai dari jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi optimal, banjir yang terus berulang, persoalan sampah hingga pelayanan publik yang belum maksimal.
“Program apa yang memiliki realisasi anggaran tinggi namun belum memberikan hasil optimal bagi masyarakat. Mengapa masih banyak infrastruktur lingkungan yang rusak meskipun anggaran pembangunan setiap tahun cukup besar,” ujar Salomo.
Fraksi Gerindra juga mendorong evaluasi lebih tegas terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Menurut mereka, penilaian terhadap pimpinan OPD tidak cukup hanya berdasarkan tingkat serapan anggaran, tetapi harus diukur dari capaian program dan dampaknya terhadap masyarakat.
Sejumlah OPD yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra antara lain Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Satpol PP.
Menurut Salomo, instansi-instansi tersebut masih sering menerima keluhan dari masyarakat terkait pelayanan maupun pelaksanaan program di lapangan.
Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan Pemko Medan terkait penanganan banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan tahunan di berbagai wilayah kota.
“Kami ingin mengetahui berapa titik banjir yang benar-benar berhasil dituntaskan dan bagaimana progres penanganannya hingga saat ini,” katanya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen, serta dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap dan jajaran organisasi perangkat daerah Pemko Medan. (Reza)
