Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution
BINJAI, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan keberadaan komite sekolah tidak boleh menjadi beban bagi peserta didik maupun orang tua. Sebaliknya, komite sekolah harus berperan membantu meringankan biaya pendidikan, termasuk mencari dukungan untuk mengurangi beban Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Penegasan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA, SMK, dan SLB Negeri serentak se-Sumut di SMA Negeri 1 Binjai, Senin (13/7/2026).
“Harusnya komite sekolah ini dibuat untuk meringankan beban dari peserta didik dan orang tua, bukan menjadi beban,” kata Bobby di hadapan Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga, kepala sekolah, serta ribuan siswa baru yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun virtual.
Dalam kesempatan itu, Bobby menyoroti minimnya pengawasan terhadap komite sekolah. Menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap mekanisme kerja komite agar keberadaannya benar-benar memberi manfaat bagi dunia pendidikan.
“Jadi saya minta tolong kepada Kadisdik Sumut, kalau perlu komite sekolah ini yang mengawasinya siapa? Tidak ada. Kalau boleh dilihat apa perlu komite sekolah diawasi,” ujarnya.
Bobby juga menegaskan bahwa komite sekolah seharusnya berasal dari orang tua peserta didik yang bersekolah di tempat tersebut. Ia mengaku menemukan adanya komite sekolah yang tidak memiliki hubungan langsung dengan peserta didik di sekolah bersangkutan.
Selain itu, menurut Bobby, pemilihan pengurus komite tidak harus didasarkan pada status sosial, jabatan, atau kemampuan ekonomi semata. Komite sekolah justru harus mampu mencari peluang pendanaan dari luar, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), guna membantu kebutuhan sekolah tanpa membebani orang tua siswa.
“Komite sekolah harus pandai mencari peluang-peluang CSR dan bantuan lain untuk sekolah. Jangan hanya pandai memimpin rapat lalu memutuskan besaran sumbangan yang akhirnya memberatkan orang tua,” katanya.
Bobby mengungkapkan persoalan biaya pendidikan masih menjadi keluhan utama masyarakat yang ditemuinya saat berkunjung ke berbagai daerah di Sumut.
“Saya sudah keliling ke 33 kabupaten/kota. Banyak orang tua menyampaikan selain persoalan infrastruktur, biaya sekolah masih mahal dan kadang mereka tidak sanggup membayarnya. Ada yang membayar Rp50 ribu, Rp100 ribu, dan jumlah lainnya. Ini menjadi beban bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya,” ungkap Bobby.
Karena itu, Pemprov Sumut meluncurkan program SPP gratis secara bertahap untuk SMA, SMK, dan SLB Negeri. Menurut Bobby, program tersebut lahir dari aspirasi masyarakat yang menginginkan biaya pendidikan lebih terjangkau.
“Untuk itulah program SPP gratis ini dimunculkan. Kami memang belum bisa melaksanakan secara keseluruhan di 33 kabupaten/kota karena keterbatasan anggaran. Saat ini baru 10 kabupaten/kota yang sudah digratiskan,” ujarnya.
Bobby memastikan program tersebut akan terus diperluas hingga seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri di Sumatera Utara dapat menikmati pembebasan biaya SPP.
“Kami berkomitmen sampai tahun 2029 seluruh SPP SMA, SMK, dan SLB di Sumatera Utara akan digratiskan. Ini dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah,” tegasnya. (Reza)
Pos Terkait
