Ilustrasi
MEDAN, kaldera.id – Sebanyak 104.426 siswa SMA, SMK, dan SLB negeri di 10 kabupaten/kota di Sumatera Utara mulai menikmati Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) pada tahun ajaran 2026/2027.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga mengatakan program tersebut mencakup 293 sekolah negeri dengan total anggaran Rp49,5 miliar yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Kalau jumlah siswa itu total untuk tingkat SMA/SMK dan SLB ada 104.426 siswa untuk 10 daerah kabupaten/kota,” kata Alexander, Jumat (24/7/2026).
Sepuluh daerah yang menjadi sasaran program itu yakni Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Langkat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.
Menurut Alexander, program tersebut ditujukan untuk menggantikan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang selama ini dibayarkan siswa di sekolah negeri.
“Semangat PUBG ini sebagai pengganti SPP. Komponen yang selama ini dibayarkan melalui SPP akan ditanggung oleh pemerintah provinsi melalui subsidi,” ujarnya.
Meski demikian, Alexander menjelaskan sekolah masih diperbolehkan menerima sumbangan pendidikan dari masyarakat karena aturan tersebut belum dicabut pemerintah pusat. Namun, sumbangan tidak boleh ditetapkan besarannya, tidak mengikat, dan tidak boleh dipaksakan kepada orang tua siswa.
Ia menegaskan setiap sumbangan yang diterima sekolah harus dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Sumut dan dicatat dalam rekening sekolah agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Alexander juga mengingatkan sekolah di daerah yang belum masuk program PUBG tetap tidak diperbolehkan memungut uang sekolah bulanan dari siswa.
Selain itu, Dinas Pendidikan Sumut melarang sekolah melakukan pungutan melalui komite sekolah. Larangan tersebut telah dituangkan dalam surat edaran yang disampaikan kepada seluruh sekolah.
“Kalau masih ada kutipan komite dari orang tua siswa, laporkan kepada kami. Jika ada bukti, akan kami proses,” tegasnya.
Menurut Alexander, fungsi komite sekolah adalah membantu mencari dukungan pendanaan dari pihak luar untuk mendukung kegiatan pendidikan, bukan menarik iuran dari orang tua murid. (Reza)
Pos Terkait
