Ilustrasi
MEDAN, kaldera.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan aspirasi perempuan dan penyandang disabilitas harus menjadi bagian dari prioritas penyusunan anggaran pembangunan di Kota Medan. Menurutnya, pembangunan yang adil dan inklusif hanya dapat terwujud jika kebutuhan kelompok rentan benar-benar diakomodasi dalam kebijakan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Rico Waas melalui sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Wali Kota Medan Adlan saat membuka Forum Multipihak Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran (PRIMA) Layanan Kesehatan dan WASH yang Inklusif di Kota Medan, di Raflesia Room Swiss-Belinn Gajah Mada Medan, Selasa (11/8/2026).
Dalam forum tersebut, Rico menekankan bahwa keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan tidak boleh sebatas memenuhi aspek administratif atau formalitas. Aspirasi mereka harus menjadi dasar dalam menentukan program dan alokasi anggaran pemerintah daerah.
“Suara perempuan dan penyandang disabilitas harus didengar dan menjadi pertimbangan nyata dalam penyusunan kebijakan maupun prioritas anggaran pembangunan,” katanya.
Rico menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari akses air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah hingga pelayanan kesehatan yang merata. Persoalan tersebut, kata dia, masih dirasakan sebagian masyarakat, terutama di kawasan pesisir Kota Medan.
Menurutnya, pembangunan yang inklusif tidak boleh meninggalkan kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi lingkungan, minimnya fasilitas maupun hambatan dalam memperoleh layanan publik.
Karena itu, Rico meminta seluruh fasilitas kesehatan di Kota Medan mampu memberikan pelayanan yang ramah dan mudah diakses penyandang disabilitas. Kesiapan fasilitas kesehatan, lanjutnya, tidak hanya diukur dari jumlah layanan yang tersedia, tetapi juga dari kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.
Rico juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam proses pembangunan. Menurutnya, perempuan memiliki pengalaman langsung dalam mengelola kebutuhan dasar keluarga, seperti akses air bersih, sanitasi lingkungan dan kesehatan rumah tangga. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran.
Pemko Medan, lanjut Rico, membuka ruang bagi berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan Koalisi PRIMA maupun elemen masyarakat lainnya. Berbagai usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD Kota Medan 2025-2029.
“Kami ingin memastikan pembangunan Kota Medan berjalan secara inklusif sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan pelayanan yang setara serta lingkungan yang lebih sehat, bersih dan nyaman,” ujarnya.
Forum tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat untuk memperkuat keterlibatan perempuan serta penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. (Reza)