Wagub Surya Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP, Pengawasan Pemprov Sumut Diperkuat
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, Kamis (24/9/2026).
MEDAN, kaldera.id – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, Kamis (24/9/2026).
Pergantian tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi rotasi kepemimpinan, tetapi memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sekaligus mempersempit ruang terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pengukuhan Rusdy Sofyan menggantikan Farid Firman berlangsung di Aula Raja Inal Siregar. Pemprov Sumut menempatkan penguatan kolaborasi dengan BPKP sebagai bagian penting untuk mengawal program pembangunan hingga tingkat pemerintah kabupaten/kota.
Wagub Sumut Surya mengatakan BPKP memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah memperbaiki tata kelola dan memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap momen ini memperkuat komitmen bersama kita meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, memperkuat kolaborasi antar lembaga dan setiap program yang kita buat bisa memberikan dampak kepada masyarakat,” kata Surya.
Surya juga menekankan pentingnya memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurutnya, APIP tidak boleh hanya bergerak setelah persoalan muncul, tetapi harus mampu menjadi sistem peringatan dini terhadap potensi kesalahan maupun penyimpangan.
“Bagi kami, setiap rupiah harus menjadi nilai tambah di masyarakat dan setiap risiko harus bisa kita hindari. Oleh karena itu bersama-sama kita perlu memperkuat posisi APIP sebagai early warning dalam potensi penyimpangan, kesalahan atau kecurangan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk memastikan anggaran publik benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP RI Aryanto Wibowo mengatakan tantangan pemerintahan saat ini semakin kompleks.
Dinamika ekonomi, ketidakpastian global, ancaman bencana hingga tekanan publik menuntut pemerintah daerah bekerja lebih efektif sekaligus memperkuat sistem pengawasan.
“Pemerintah dituntut mampu mencapai target-targetnya di tengah tantangan yang semakin besar dan kompleks. Ini mendorong kita untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintah,” ujar Aryanto.
Dengan dikukuhkannya Rusdy Sofyan, koordinasi BPKP dengan Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan semakin kuat, terutama dalam pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Pengukuhan turut dihadiri Inspektur Pemprov Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Perwakilan BPKP sebelumnya Farid Firman, unsur Forkopimda Sumut, sejumlah kepala OPD Pemprov Sumut, jajaran BPKP RI serta Perwakilan BPKP Sumut. (Reza)
Pos Terkait
