MEDAN, kaldera.id – Angka pengangguran di Sumatera Utara pada 2019 naik 11.000 dari tahun sebelumnya. Pengangguran paling banyak merupakan lulusan sarjana. Hal ini disebabkan, minimnya lapangan kerja untuk sarjana. Selain itu, para sarjana dinilai terlalu gengsi dalam memilih pekerjan. Berbeda dengan dengan lulusan SMU/sederajat yang masih terbuka lebar.
“Mereka bisa menjadi buruh pabrik, ojek online, dan sebagainya. Di 2019 angka pengangguran tercatat 414.000 dari 403.000,” kata Pengamat Ekonomi UMSU, Albara, dalam Diskusi Lintas Media dengan tema Potret Pengangguran dan
Lapangan Kerja di Medan, Tantangan ke Depan di Hotel Le Polonia, Medan, Jumat (6/3/2020).
Albara menjelaskan, pada 2020, Pemprovsu mengajak para pelaku industri kreatif semakin dibutuhkan dalam membantu para pelaku UMKM membuat packaging. Mereka beralasan dengan melihat peluang UMKM akan semakin tumbuh dan perizinan semakin mudah.
Hanya saja berdasarkan pengalaman dirinya untuk membuat usaha yang bergerak di bidang packaging harus melewati 15 perizinan. Sedangkan untuk pembuatan pabrik harus melewati 30 perizinan.
Ini dialaminya ketika mengajak investor dari Jepang membuat usaha pakcaging minyak goreng. Modal yang sudah dikucurkan dan tanah untuk pabrik dibeli tidak jadi beroperasi karena ribetnya urusan.
“Artinya terlalu ribet. Banyak yang dilewati. Sudah mengantongi peraturan pusat, harus juga melewati peraturan daerah. Belum lagi hukum adat di satu daerah itu. Sehingga para investor menarik diri dari sini,” ungkapnya.
Menurutnya, pengurusan perizinan harusnya dipersingkat karena akan mendorong investasi di Sumut. Apabila sudah mengantongi izin pusat atau sebaliknya tidak ada lagi berhadapan dengan peraturan lain.
“Angka investasi di Sumut sekarang ini 6%. Sementara di 2018 di Sumut tumbuh mencapai 9%. Angka pertumbuhan investasi bisa meningkat dengan menarik investor. Imbasnya juga perekonomian di Sumut semakin baik,” jelasnya.
Dia menambahkan, hal tersebut harus juga dilakukan tindakan lainnya seperti, menekan angka impor, mengubah gaya hidup, dan lainnya. Hal ini sebenarnya yang sulit dilakukan. Untuk itulah dirinya berharap, di Sumut segala aturan yang dinilai tidak terlalu penting dihapuskan. “Sumut harus menjadi contoh bagi provinsi lain dalam melakukan itu. Harus berani melakukan itu,” pungkasnya. (reza sahab)
