Sumut Butuh Rp39 Triliun Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Langkat Siap Dukung Gubsu

Gubsu, Edy Rahyamadi serahkan DIPA dan TKDD 2022 kepada Wakil Bupati Langkat, Syah Afandin
Gubsu, Edy Rahyamadi serahkan DIPA dan TKDD 2022 kepada Wakil Bupati Langkat, Syah Afandin

MEDAN, kaldera.id – Wakil Bupati Langkat, Syah Afandin menegaskan, jajaran Pemkab Langkat dibawah komando Bupati Langkat, Terbit Rencana PA sangat serius mendukung dan menjalankan intruksi Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah pusat.

Termasuk dalam upaya menggejot pertumbuhan ekonomi guna meningkat kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya turun akibat pandemi Covid – 19.

“Pemkab Langkat terus mendukung pemprovsu maupun pemerintah pusat untuk meningkat ekonomi,” ungkap Syah Afandin saat menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 2022 dari APBN di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumdis Gubsu, Medan, Senin (13/12/2021).

Dijelaskannya, salah satu visi misi Pemkab Langkat adalah meningkat kesejahteran masyarakatnya melalui potensi wisata. Saat ini Pemkab Langkat berkolaborasi dengan pemprovsu mengelola wisata Tangkahan dan Bukit Lawang.

“Semoga rencana ini segera terealisasi agar ekonomi kerakyatan bangkit dan tumbuh,” tuturnya.

Diketahui Langkat menerima dari APBN sebesar Rp 1.942.198.268. Terdiri dari DIPA Rp1.726.056.597 dan TKDD Rp216.141.671.

Sementara itu, Gubsu, Edy Rahmayadi mengungkapkan, pada upaya menggenjot laju pertumbuhan ekonomi, meminta pemerintah kabupaten/kota seluruhnya untuk turut aktif dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan hingga pembinaan UMKM.

“Mengelola secara maksimal sumber daya perekonomian yang potensial di daerah masing-masing, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan hingga pariwisata,” katanya.

Dia menambahkan, dukungan pemprov sebagai tangung jawab guna mempermudah akses distribusi bagi masyarakat, adalah memprogramkan pembangunan jalan provinsi sepanjang 450 km di 2022 dengan anggaran Rp2,7 triliun. Dimana, kondisinya masuk kategori rusak berat.

“Namanya ada dana tahun jamak yang didahulukan dan dikerjakan di 2022. Nanti kita bayar secara bertahap menggunakan APBD kita. Ini cukup panjang, karena biasanya kita hanya bisa 30 km setiap tahun dari total jalan provinsi 3.000 km,” jelasnya lagi.

Untuk itu dia mengajak semua kepala daerah dan pihak terkait menjadikan tahun 2021 bahan refleksi dalam upaya perbaikan di 2022 mendatang. Terutama proyeksi indikator makro yang harus dicapai sebagai target bersama antara lain, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM).

Menurunkan persentase kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan PDRB per Kapita, kualitas kesehatan masyarakat (anak) seperti penanganan gizi buruk dan stunting dan lainnya.

“Ini yang harus kita kelola bersama. Kita mau Sumut ini menjadi yang terbaik. Sebagai bamper wilayah barat Indonesia. Jadi, setiap bulannya kita kaji satu per satu. Termasuk capaian vaksinasi Covid-19 yang sekarang sudah mencapai 68 persen. Untuk (kabupaten/kota) yang belum (maksimal), nanti vaksinnya kita arahkan kesana. Sehingga di akhir tahun terkejar 70%,” tambahnya.

Gubsu juga menyampaikan dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan di Sumut sebesar Rp59,77 triliun. Sebanyak Rp39,85 triliun dialokasikan untuk dana TKDD. Sedangkan untuk pengalokasian DIPA di Sumut 2022 besarannya Rp19,92 triliun.

“Target kita Sumatera Utara yang pertama adalah masalah pendidikan, kesehatan, pertanin dan infrastruktur. Jika, yang lalu (awal pandemi Covid-19) kita alihkan untuk refocusing anggaran, sekarang ini kita hidupkan kembali (upaya pertumbuhan ekonomi) dengan dana Rp39 triliun yang sebagian terurai di kabupaten/kota hingga dana desa di seluruh Sumatera Utara,” pungkasnya.(yogo)