MEDAN, kaldera.id – Belum adanya tanggapan serius yang ditunjukkan pemerintah pusat terkait beberapa usulan Pemko Medan berkaitan infrastruktur dan perumahan mendapat respon dari Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Syaiful Ramadhan.
Syaiful menilai permasalahan selama ini adalah komunikasi belum nyambung dengan pemerintah pusat. Ini dibuktikan saat rapat sinkronisasi program/kegiatan bidang pekerjaan umum 2022 di Balai Kota Medan, Kamis (10/3/2022) kemarin.
Dimana, Walikota Medan, Bobby Nasution menyinggung soal ego sektoral. Selain itu, belum dilaksanakannya pengerjaan fly over Jalan Pondok Kelapa. Padahal sudah dipresentasikan dan dijanjikan selesai tahun ini.
Menurutnya, situasi itu menunjukkan komunikasi dengan pusat tidak mudah dilakukan, sekalipun itu menantu presiden.
“Persoalan seperti ini sudah lama. Bahkan, dialami walikota sebelumnya. Kita menilai ada komunikasi yang belum nyambung. Sehingga persoalan dari tahun ke tahun tetap seperti ini. Problem ini perlu dipecahkan bersama,” kata Syaiful kepada wartawan di Medan, Jumat (11/02/2022).
Anggota Komisi IV DPRD Medan ini menegaskan, pihaknya sangat mendukung Pemko Medan terus menekan pusat agar memiliki kepekaan terkait persoalan di daerah. Baik itu masalah sungai, jalan nasional, jembatan, dan proyek strategis lainnya.
“Kami sangat mendukung komunikasi ini terus diintensifkan. Persoalan yang ada selama ini harus mampu terjawab. Sehingga persoalan di daerah bisa segera diatasi,” jelasnya.
Dalam membuka komunikasi yang tersumbat ini, Syaiful Ramadhan mengingatkan walikota tidak mengenyampingkan peran partai politik (parpol).
Dalam upaya memecahkan ego sektoral ini, peran parpol sangat penting bagi Bobby Nasution dalam menyelesaikan komunikasi dan ego sektoral yang terjadi.
“Peran parpol dalam persoalan ini sangat besar. Dimana, parpol bisa menggerakkan anggota DPR di pusat untuk bersama mendorong persoalan ini bisa diselesaikan,” jelasnya.
Ketika aspirasi di daerah disampaikan, perwakilan masyarakat di DPR juga bisa memberikan tekanan. Sehingga persoalan yang ada bisa lebih mudah diselesaikan. “Ketika aspirasi disampaikan dan menjadi pembahasan di pusat, maka akan lebih mudah diselesaikan,” katanya.(reza)
