LANGKAT, kaldera.id – Plt Bupati Langkat membuka kegiatan Musrenbang 2023 di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Senin (28/3/2022). Menurutnya, kegiatan ini merupakan semangat bersama dalam membangun skala prioritas.
Dimana, rencana pembangunan lebih mengarah kepada kepentingan masyarakat, bukan operasional pejabat.
“Harus lebih banyak untuk masyarakat. Saya tidak menjabarkan satu persatu lagi. Mungkin penyampaian saya tidak secara teknis. Saya lebih menyentuh kepada prinsip-prinsip bagaimana kita menyusun dan memprioritaskan masyarakat,” sebut Syah Afandin.
“Kurangi hal – hal yang tidak perlu. Semua kegiatan harus termanfaatkan dengan baik,” tambahnya.
Pria yang akrab disapa Ondim ini juga menyampaikan, Pulau Sembilan akan menerima bantuan sekitar Rp80 miliar. Kemudian ditambah Rp100 miliar lagi untuk menjadikan Kampung Kepiting.
Sementara itu, Inspektur Sumut, Laso Marbun mewakili Gubsu Edy Rahmayadi yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan, tahun ini kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dan secara provinsi sudah ditetapkan. Pemprovsu mempunyai delapan program prioritas untuk diwujudkan sampai September 2023.
Salah satunya membangun ruas jalan provinsi yang ada di Langkat dengan skema sebesar Rp2,7 triliun.
Sementara itu, Kepala Bapeda Langkat, Rina Wahyuni Marpaung menjelaskan, program prioritas Langkat tidak boleh lari dari arah utama program Presiden Joko Widodo, sebagai berikut:
1. Pembangunan SDM yakni peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
2.Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3.Peningkatan kesempatan kerja dan perusahaan melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
4.Peningkatan daya saing daerah melalui inspector agraris.
5.Peningkatan daya saing sektor pariwisata.
6.Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
7.Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga.
8.Infrastruktur yang berbahasa lingkungan.
Jadi kata Rina, program program prioritas dari Pemprovsu dan nasional akan disinergikan dengan program prioritas Langkat. Saat ini Langkat mempersiapkan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan layanan infrastruktur untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.(ali)
