MEDAN, kaldera.id – Warga bantaran Sungai Deli menuntut perlakuan yang adil terkait proyek pengendalian banjir yang akan dilakukan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumut II dalam waktu dekat ini.
Untu itu Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, Syaiful Ramadhan meminta pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengkaji ulang dan mempertimbangkan upaya tersebut.
“Perlu dikaji dan dipertimbangkan lagi jangan sampai rencana untuk mengatasi banjir dengan program ini tidak juga berdampak. Program tersebut juga perlu anggaran yang cukup besar untuk pembebasan lahannya,” ucap Syaiful Kepada wartawan di Medan, Kamis (9/6/2022).
Informasi yang beredar di masyarakat, rencana proyek pengendalian banjir tersebut hanya dilakukan di beberapa kawasan saja, tidak menyeluruh sepanjang Sungai Deli.
“Persoalan ini yang sampai ke kita, warga menyampaikan jika proyek tersebut dilakukan di beberapa kawasan saja,” jelasnya.
Dia menuturkan, warga merasa ada kesan tebang pilih dalam melaksanakan program tersebut. Dimana, tidak ada tindakan diberikan terhadap pemilik bangunan mewah, bangunan megah di sepanjang bantaran Sungai Deli yang keberadaannya melanggar aturan. “Warga menuntut perlakuan yang sama. Persoalan ini perlu diperhatikan,” ucapnya.
Disampaikan Pria yang juga tinggal di kawasan Pantai Burung Sungai Deli ini, masyarakat menginginkan kehidupan yang nyaman. Namun, perlakuan terhadap para penghuni di kawasan Sungai Deli tidak mencerminkan keadilan. “Pemko Medan dan pihak yang punya kepentingan di Sungai Deli juga harus berlaku adil. Gedung-gedung besar yang berada di bantaran sungai harusnya juga ditertibkan,” katanya. (reza)
