Menjaga Eksistensi Kota Medan yang Multikultural, Al Washliyah Minta Dinas Kebudayaan Dibentuk Lagi
Ketua PD Al Washliyah Kota Medan H. Abdul Hafiz Harahap
MEDAN, kaldera.id – Ketua PD Alwashliyah Kota Medan Dr. Abdul Hafiz Harahap, mendorong Pemerintah Kota Medan untuk membentuk kembali Dinas Kebudayaan sebagai perangkat daerah yang berdiri sendiri.
“Langkah ini penting demi menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya Kota Medan yang multicultural,” kata Dr Hafiz, di Medan, Kamis (22/1/2026).
Menurut Hafiz, yang juga pengamat kebudayaan ini, urusan kebudayaan di Kota Medan sekarang dilebur dengan Dinas Pendidikan. Sehingga perhatian terhadap pengelolaan budaya dinilai belum optimal.
“Padahal, Medan memiliki kekayaan budaya dari etnis yang sangat beragam mulai dari etnis Melayu, Mandailing, Karo , Batak, Tionghoa, Minangkabau, hingga budaya etnis lainnya, yang menjadi identitas sekaligus kekuatan sosial Kota Medan,” ujar Dr. Hafiz.
Menurutnya, pembentukan kembali Dinas Kebudayaan sebagai perangkat daerah sangat strategis untuk menyusun kebijakan kebudayaan yang fokus dan berkelanjutan dan melindungi cagar budaya dan warisan sejarah Kota Medan.
“Kemudian membina pelaku seni dan komunitas budaya secara terarah hingga mendorong potensi kebudayaan sebagai daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif,” terangnya.
Selain itu, keberadaan Dinas Kebudayaan juga sejalan dengan amanat UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menegaskan peran pemerintah daerah dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
Abdul Hafiz berharap Wali Kota Medan Rico Waas dan DPRD Kota Medan dapat mempertimbangkan aspirasi ini secara serius, sebagai bagian dari upaya membangun kota yang tidak hanya maju secara ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga kuat dalam jati diri dan nilai-nilai budaya.
“Medan adalah kota besar dengan sejarah panjang dan keberagaman budaya yang luar biasa. Sudah seharusnya kebudayaan dikelola oleh dinas khusus agar tidak terpinggirkan. Al Washliyah akan mengawal usulan ini, agar mendapat respon konkret dari Pemko Medan dan DPRD Medan,” ujar Hafiz. (efri s/red)
Pos Terkait
