DPRD Medan Soroti Proyek BRT Rp1,9 Triliun, Lailatul Badri Ingatkan Potensi Bebani APBD dan Picu Kemacetan
Lailatul Badri
MEDAN, kaldera.id – Anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, menyoroti pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,9 triliun yang saat ini mulai berjalan di Kota Medan. Ia mengingatkan agar proyek transportasi massal tersebut tidak menimbulkan persoalan baru berupa kemacetan lalu lintas maupun membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan di masa mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Lailatul Badri usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan, Senin (8/6/2026).
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Lela tersebut, DPRD Medan pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah menghadirkan sistem transportasi modern. Namun, seluruh dampak yang ditimbulkan harus dikaji secara matang agar manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat.
“Walaupun proyek ini akan tetap berjalan, setidaknya masyarakat harus mengetahui bahwa kami di DPRD tidak diam. Berbagai masukan dan kekhawatiran sudah kami sampaikan dalam rapat. Namun tentu ada batas kewenangan yang kami miliki,” ujar Lela.
Ia menilai kondisi infrastruktur jalan di Kota Medan berbeda dengan kota-kota besar lain seperti Jakarta yang memiliki ruas jalan lebih lebar. Karena itu, pembangunan jalur khusus BRT berpotensi mengurangi kapasitas jalan dan memicu kemacetan di sejumlah titik.
“Jangan samakan Medan dengan Jakarta. Di Medan, sebagian besar ruas jalan memiliki lebar yang terbatas. Jika sebagian badan jalan digunakan untuk jalur khusus BRT, tentu ruang kendaraan lain akan berkurang dan berpotensi menimbulkan kemacetan,” katanya.
Selain persoalan lalu lintas, Lela juga mempertanyakan skema pendanaan proyek yang disebut berasal dari dukungan Bank Dunia (World Bank). Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang utuh terkait status pembiayaan proyek tersebut.
“Sering disebut bantuan dari World Bank, padahal masyarakat juga perlu memahami apakah bentuknya hibah atau pinjaman. Jika pinjaman, tentu ada kewajiban yang harus diselesaikan di kemudian hari,” ujarnya.
Lela juga menyoroti besarnya biaya operasional transportasi massal yang saat ini telah berjalan di Kota Medan, seperti Trans Metro Deli maupun layanan bus listrik. Menurutnya, biaya operasional yang tinggi harus menjadi bahan evaluasi sebelum menambah armada baru melalui program BRT.
“Saat ini kontribusi PAD dari layanan transportasi massal masih relatif kecil dibandingkan biaya operasional yang harus dikeluarkan. Jika nanti ada penambahan sekitar 200 armada BRT, tentu kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan juga akan semakin besar,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Medan melakukan perhitungan secara cermat agar proyek tersebut tidak menjadi beban keuangan daerah di masa mendatang.
“Jangan sampai APBD Kota Medan terbebani terlalu besar untuk menutupi biaya operasional. Semua harus dihitung secara matang sejak awal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lela menilai masih terdapat persoalan mendasar yang hingga kini menjadi perhatian utama masyarakat, salah satunya penanganan banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Medan.
“Persoalan banjir masih menjadi keluhan utama masyarakat. Ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah agar pembangunan infrastruktur berjalan seimbang dengan kebutuhan dasar warga,” katanya.
Ia berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait membuka informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai manfaat, risiko, serta dampak jangka panjang proyek BRT.
“Kami mendukung pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Namun seluruh aspek harus diperhitungkan dengan baik agar manfaat yang diperoleh sebanding dengan biaya dan dampak yang ditimbulkan,” pungkasnya. (Reza)
