Reza Pahlevi Lubis
MEDAN, kaldera.id – Ketua Komisi 1 DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera membayarkan upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada seluruh kepala lingkungan (Kepling).
Reza menilai, pembayaran upah pungut yang menjadi hak Kepling tidak boleh terus tertunda. Selain menyangkut kesejahteraan, pencairan upah tersebut juga penting untuk menjaga motivasi Kepling dalam membantu pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD).
Desakan itu disampaikan Reza menyikapi keluhan sejumlah Kepling yang mengaku belum menerima upah pungut PBB hingga November 2026.
Menurutnya, Kepling telah bekerja sejak awal tahun dengan mendatangi rumah warga, mengantarkan surat pemberitahuan pajak, melayani masyarakat, hingga membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan PBB.
“Kepling sudah bekerja keras melayani masyarakat. Jangan lagi mereka dizalimi dengan belum keluarnya upah yang seharusnya mereka dapatkan. Itu hak mereka, tolong diperhatikan kesejahteraan Kepling se-Kota Medan,” tegas Reza.
Politikus tersebut juga membandingkan pencairan upah pungut tahun ini dengan tahun sebelumnya. Pada 2025, Kepling disebut telah menerima pembayaran tahap awal sekitar Mei 2026. Sementara hingga November 2026, pembayaran tahun ini belum juga diterima.
“Ini bukan soal keterlambatan biasa. Ini soal keadilan. Kalau Kepling dituntut bekerja cepat, maka hak mereka juga harus dibayar cepat. Jangan tuntut kinerja cepat, tapi bayar haknya lambat,” ujarnya.
Reza menegaskan, upah pungut bukan hadiah ataupun bonus, melainkan hak yang diberikan berdasarkan ketentuan atas pekerjaan yang dilakukan Kepling dalam membantu pemungutan PBB.
“Pemko Medan tidak boleh abai. Segerakan berikan hak-hak Kepling yang harus mereka dapatkan,” tambahnya.
Dia mengingatkan, Kepling merupakan ujung tombak pemerintah kota di tengah masyarakat. Mereka tidak hanya membantu urusan administrasi dan penagihan PBB, tetapi juga menjadi pihak pertama yang sering dihubungi warga ketika menghadapi persoalan, mulai dari banjir hingga masalah sosial dan kesehatan.
Karena itu, Reza menilai kesejahteraan Kepling harus menjadi perhatian Pemko Medan. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya menuntut peningkatan kinerja tanpa memastikan hak para petugas di tingkat lingkungan terpenuhi.
“Bagaimana mungkin kita berharap pelayanan di tingkat lingkungan berjalan baik, kalau Keplingnya sendiri dibuat tidak semangat karena haknya tidak dibayar. Bagaimana mungkin kita berharap target PBB tercapai, kalau yang memungutnya saja tidak dihargai,” katanya.
Reza juga meminta Bapenda Medan tidak hanya berfokus pada target penerimaan PBB, tetapi memperhatikan hak para Kepling yang ikut bekerja mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
“PBB itu bisa terkumpul karena ada Kepling yang bekerja. Jangan hanya ingat targetnya, ingat juga orangnya,” tegasnya.
Dia berharap Pemko Medan tidak menunggu munculnya keluhan atau persoalan di media sosial untuk merealisasikan pembayaran tersebut. Pemerintah diminta bersikap proaktif dalam memenuhi hak Kepling.
“Jangan tunggu Kepling menagih baru dibayar. Itu bukan cara pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik itu membayar hak rakyatnya tepat waktu, tanpa harus diminta-minta,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah Kepling mengeluhkan belum menerima upah pungut PBB tahun 2026. Mereka membandingkan kondisi tersebut dengan tahun sebelumnya ketika pembayaran tahap awal telah diterima pada pertengahan tahun. (Reza)
Pos Terkait
